Genjot Hilirisasi, RI Bidik 90 Persen Ekspor Produk Olahan Perkebunan

JAKARTA, iNews.id - Indonesia menargetkan lebih dari 90 persen ekspor komoditas perkebunan ke depan akan berbentuk produk olahan atau produk turunan. Target tersebut didorong melalui penguatan hilirisasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan nasional.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Alim Setiawan Slamet mengatakan saat ini sekitar 20-30 persen ekspor perkebunan Indonesia masih berupa bahan mentah. Menurutnya, komoditas sawit, kakao dan kelapa, khususnya, memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah tinggi.

“Target kita ke depan, mudah-mudahan kita bisa mencapai lebih dari 90 persen ekspor perkebunan sudah dalam bentuk produk turunan,” ujar Wamentan Alim, dikutip dari keterangan resminya Jumat (6/11/2026).

Pemerintah telah mencanangkan program hilirisasi tujuh komoditas perkebunan unggulan sejak 2025, yakni tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada dan pala. Program ini menjadi bagian dari upaya mengubah struktur industri perkebunan nasional agar tidak hanya mengandalkan penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan produk olahan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.

Dari sisi hulu, program hilirisasi tersebut mencakup perluasan, peremajaan dan rehabilitasi perkebunan seluas sekitar 870.000 hektare. Pelaksanaannya dimulai dari penyiapan lahan, penyediaan benih unggul bermutu, hingga penerapan praktik budidaya yang baik.

Pada 2026, pemerintah mengembangkan kawasan kakao seluas 174.000 hektare dan kawasan kelapa seluas 151.554 hektare. Wamentan Alim mencontohkan besarnya potensi nilai tambah komoditas kelapa apabila diolah menjadi berbagai produk turunan.

Kelapa butiran yang dihargai sekitar Rp1.350 per kilogram berpotensi menghasilkan minyak kelapa dengan nilai sekitar Rp60.000 per liter. Sementara jika diolah menjadi virgin coconut oil (VCO), nilainya dapat mencapai Rp145.000 per liter atau lebih dari 100 kali lipat.

“Ini bukan sekadar hitungan di atas kertas. Pada Oktober tahun lalu, produk hilirisasi kelapa dari Maluku Utara juga sudah diekspor ke Tiongkok,” ujarnya.

Selain kelapa dan kakao, pemerintah juga memperkuat pengembangan tebu untuk mewujudkan swasembada gula konsumsi. Ketergantungan terhadap impor gula yang rata-rata mencapai sekitar Rp44 triliun per tahun menjadi salah satu alasan pemerintah memperluas areal tebu dan melaksanakan program bongkar ratoon sejak 2025.

Wamentan menekankan, perkebunan juga memiliki posisi strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan gangguan pasokan energi global, pemerintah mendorong pemanfaatan komoditas perkebunan sebagai bahan baku energi terbarukan.

Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan mandatori biodiesel B50 sebagai tonggak menuju swasembada energi. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bioetanol E10 secara bertahap dengan memanfaatkan bahan baku tebu, ubi kayu, jagung, sorgum dan jambu mete.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah menyiapkan pengembangan sawit untuk bioenergi seluas 2-5 juta hektare. Sementara pengembangan bahan baku bioetanol mencakup tebu, jagung, dan ubi kayu. Pengembangan ini dirancang secara terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan memanfaatkan lahan yang tersedia sesuai ketentuan.

Alim menambahkan, transformasi perkebunan tidak dapat dilepaskan dari dukungan riset dan inovasi. Pengembangan varietas unggul berproduktivitas tinggi, budidaya presisi, mekanisasi, pemanfaatan kecerdasan artifisial, hingga pengembangan produk hilir bernilai tinggi perlu terus diperkuat.

Dia mencontohkan kelapa yang dapat diolah menjadi beragam produk, mulai dari VCO, santan, air kelapa, coco fiber, coco peat, arang aktif, hingga pakan ternak.