Jokowi Buka Suara soal Putusan MK dan MA terkait Ijazah SMA Gibran
JAKARTA, iNews.id - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menegaskan seluruh proses hukum dan hak konstitusi harus dihormati.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Kamis (5/11/2026). Saat itu, dia dimintai tanggapan mengenai putusan MK dan MA yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran.
"Ya kita hormati seluruh proses hukum yang ada, juga kita hormati hak-hak yang ada di konstitusi kita. Saya kira itu," ujar Jokowi singkat di PN Jaktim, Kamis (5/11/2026).
Sebelumnya, MK memutuskan tidak menemukan bukti yang meyakinkan terkait ijazah SMA atau sederajat milik Gibran. Gugatan tersebut diajukan Denny Indrayana dan sejumlah pihak.
Sementara itu, MA melalui putusannya menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah. Dokumen tersebut diketahui digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan dalam Pemilu 2024.
Jokowi Hadiri Sidang Kasus Ijazah
Kehadiran Jokowi di PN Jaktim pada Kamis (5/11/2026) bukan untuk membahas perkara ijazah Gibran. Dia datang sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias dokter Tifa.
Dalam persidangan tersebut, Jokowi membawa sejumlah dokumen pendidikan, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA hingga gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Jokowi berharap majelis hakim dapat memutus perkara tersebut secara adil. Dia juga ingin tuduhan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya segera mendapatkan penyelesaian hukum.
"Kita serahkan semuanya pada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat. Saya hanya minta keadilan agar nama baik saya terhadap tuduhan ijazah palsu ini betul-betul bisa diselesaikan dengan baik," kata Jokowi.
