Finlandia Hentikan Sementara Proyek Pusat Data Google, Diduga Langgar Aturan Lingkungan
FINLANDIA - Pemerintah Finlandia memerintahkan penghentian sementara pekerjaan di dua lokasi proyek pusat data milik Google. Langkah tersebut diambil setelah muncul dugaan pembukaan lahan hutan tanpa melalui penilaian dampak lingkungan (AMDAL) yang diwajibkan.
Dilansir dari Al Jazeera, Jumat (30/10/2026). Otoritas pemerintah Finlandia melalui Badan Pengawas Finlandia (LVV) meminta Tuike Finland, perusahaan yang mewakili Google, segera menghentikan seluruh kegiatan persiapan yang berpotensi mengubah kondisi lingkungan secara signifikan di lokasi proyek Muhos dan Kajaani.
Perintah tersebut harus dipatuhi paling lambat 23 Oktober 2026. LVV juga tengah menyelidiki dugaan penebangan ratusan hektare hutan di kedua wilayah tersebut tanpa didahului penilaian dampak lingkungan.
Kepala Departemen Lingkungan LVV, Tommi Muilu, mengungkapkan, bahwa sejumlah pekerjaan telah dilakukan di lokasi proyek. Di antaranya penebangan pohon, pengangkatan lapisan tanah atas, pembangunan jalan dan area penyimpanan, hingga perubahan sejumlah parit.
Ketua Asosiasi Konservasi Alam Finlandia, Hanna Halmeenpaa, mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa kawasan alam yang semestinya dilindungi turut terdampak. Luas area hutan yang mengalami pembukaan lahan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 300 hektare atau sekitar 741 acre.
LVV memberikan tenggat hingga 14 Oktober kepada Tuike Finland untuk menyampaikan penjelasan dan rincian rencana kelanjutan proyek. Perusahaan itu juga diingatkan dapat menghadapi proses penegakan hukum apabila tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan.
Menanggapi keputusan tersebut, juru bicara Google, Sondre Ronander, mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan proyek. Dalam pernyataannya kepada AFP, ia mengatakan perusahaan akan mempelajari temuan LVV dan mengikuti arahan otoritas setempat.
Google juga menyatakan tengah mengembangkan rencana penataan lanskap dan perlindungan keanekaragaman hayati. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penanaman pohon di lahan seluas 130 hektare di Muhos.
Penghentian pekerjaan ini menjadi sorotan di tengah ekspansi besar-besaran Google di Finlandia. Pada September lalu, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut mengumumkan investasi sebesar 13 miliar euro atau sekitar 14,6 miliar dolar AS untuk pengembangan infrastruktur digital di negara itu selama dua tahun ke depan.
Google menyebut proyek pusat data yang direncanakan di Muhos, Vaala, Kajaani, dan Hamina sebagai investasi tunggal terbesarnya di Eropa. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk mendukung pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Selama beberapa tahun terakhir, kawasan Nordik menjadi tujuan utama pengembangan pusat data karena memiliki iklim sejuk, pasokan listrik rendah karbon yang melimpah, serta jaringan kelistrikan yang relatif andal.
Namun, ekspansi infrastruktur AI kini mulai mendapat perhatian lebih besar dari masyarakat dan kalangan politik, terutama terkait dampaknya terhadap kebutuhan energi dan lingkungan.
Bulan lalu, sejumlah partai oposisi Finlandia mendesak pemerintah membentuk sistem perizinan nasional untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan listrik dan lonjakan harga energi akibat pertumbuhan pusat data.
Pemimpin Partai Tengah, Antti Kaikkonen, mengatakan kepada Reuters bahwa investasi pusat data pada dasarnya disambut baik. Meski demikian, Finlandia harus memastikan ketersediaan pasokan listrik dan kapasitas transmisi sebelum menerima ekspansi infrastruktur dalam skala besar.
Sikap serupa disampaikan Partai Sosial Demokrat. Partai tersebut mendukung investasi pusat data, tetapi tetap mengkhawatirkan dampaknya terhadap peningkatan permintaan energi nasional.
Di sisi lain, kesepakatan investasi Google juga mencakup perjanjian pembelian energi selama 22 tahun untuk menyerap hingga 50 persen produksi listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Loviisa di Finlandia.
Kesepakatan tersebut turut mendukung perpanjangan perkiraan masa operasional pembangkit hingga 2050, dari jadwal penutupan sebelumnya pada 2030.









