Demo Ratusan Ribu Siswa SMA Prancis Makin Membara, Sekolah-Sekolah Diliburkan

PARIS, iNews.id - Pemerintah Prancis meliburkan seluruh sekolah menengah atas (SMA) sepanjang pekan ini, menyusul semakin meluasnya demonstrasi pelajar di negara itu. Massa mendesak perbaikan sistem pendidikan di Prancis.

Mereka mendesak pemerintah memecat guru yang sering absen, memperpanjang waktu istirahat makan siang, dan mengubah durasi pada hari-hari sekolah.

Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengumumkan penutupan SMA di seluruh Prancis. Ratusan ribu pelajar SMA turun ke jalan di penjuru negara itu, memicu bentrokan dan perusakan. 

Polisi menembakkan gas air mata ke demonstran yang memblokade dan membakar sekolah-sekolah, Selasa (6/10/2026).

“Membakar sekolah tidak akan memperbaiki kondisi bangunan SMA,” kata Lecornu, seperti dkutip dari Al Jazeera, Rabu (7/10/2026).

Pihak berwenang memperkirakan jumlah pengunjuk rasa di seluruh negeri sekitar 250.000 orang, namun penyelenggara memperkirakan jumlah siswa dan aktivis mendekati 500.000 orang. 

Serikat Siswa SMA Prancis menyatakan, hampir 2.000 sekolah diblokade atau ditutup pada Selasa.

Al Jazeera melaporkan, sejak demonstrasi pecah 2 pekan lalu, jumlah massa yang terlibat semakin banyak. Bahkan orang tua dan guru ikut turun ke jalan.

“Orang tua dan guru mengatakan ingin berada di sini bukan hanya untuk mendukung anak-anak, tapi juga melindungi mereka karena khawatir adanya provokator yang mungkin menyusup ke unjuk rasa dan penggunaan kekuatan kepolisian yang berlebihan,” kata Natacha Butler, jurnalis Al Jazeera.

Di Kota Marseille, Nantes, dan Lyon, para demonstran turun ke jalan sambil mengangkat plakat bertulis “Mereka Benar-Benar Tidak Peduli kepada Kita” dan “Bertahan Hidup atau Belajar”.

Di Strasbourg, Lyon, dan Rennes, unjuk rasa berubah menjadi kekerasan. Polisi menembakkan gas air mata, sementara para demonstran membakar barang-barang di jalanan dan melempari polisi.

Demonstrasi bermula 2 pekan lalu di pinggiran Kota Paris, hingga meluas ke seluruh negara itu. 

Pemerintah menyebut gerakan tersebut telah berubah menjadi kekerasan, sehingga terpaksa mengerahkan polisi anti-huru hara.

Lecornu memerintahkan para menteri untuk merespons tuntutan siswa pada akhir Oktober. Pemerintah juga berjanji untuk memperbaiki bangunan sekolah yang sudah tua.