Pemerintah Siapkan Rp7,4 Triliun untuk Bangun 25.606 Hunian Tetap Pascabencana di Sumatra

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan anggaran sekitar Rp7,4 triliun untuk membangun 25.606 hunian tetap (huntap) pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 2027. Aceh menjadi provinsi dengan alokasi pembangunan terbesar, mencapai 20.647 unit.

Staf Ahli Bidang Pertanahan, Keterpaduan Pembangunan, dan Tata Ruang Kementerian PKP, Teddy Paul H Siagian, mengatakan percepatan pembangunan huntap menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan masyarakat terdampak bencana.

“Percepatan pembangunan hunian tetap merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi masyarakat terdampak bencana. Program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga mendukung proses pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Teddy dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (2/8/2026).

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pembangunan 25.606 unit hunian tetap hingga 2027 dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp7,4 triliun. Dari total tersebut, Provinsi Aceh memperoleh alokasi terbesar, yakni 20.647 unit sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan terdampak bencana.

Pada 2026, pembangunan huntap ditargetkan mencapai 7.952 unit dengan total anggaran Rp2,339 triliun. Rinciannya meliputi 6.220 unit di Aceh dengan anggaran Rp1,819 triliun, 919 unit di Sumatera Utara senilai Rp299,38 miliar, dan 813 unit di Sumatera Barat dengan anggaran Rp220,51 miliar.

Selanjutnya pada 2027, pemerintah menargetkan pembangunan 17.654 unit hunian tetap dengan anggaran Rp5,067 triliun. Alokasinya terdiri atas 14.427 unit di Aceh dengan anggaran Rp4,153 triliun, 2.788 unit di Sumatera Utara sebesar Rp802,66 miliar, serta 439 unit di Sumatera Barat dengan anggaran Rp111,37 miliar.

Kementerian PKP memastikan seluruh target pembangunan hunian tetap pascabencana selesai pada 2027. Dengan demikian, pada 2028 tidak lagi terdapat target pembangunan maupun alokasi anggaran untuk tiga provinsi tersebut.

“Melalui percepatan pembangunan hunian tetap pascabencana, Kementerian PKP berkomitmen memastikan setiap masyarakat terdampak bencana memperoleh hunian yang layak, aman, dan memiliki kepastian hukum, sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di wilayah terdampak,” urai Teddy.