Geopolitik Masih Dinamis, B57+ Asia Pacific Jadi Alternatif Solusi Hubungan Bisnis Lintas Negara
IDXChannel - Tekanan geopolitik yang terjadi di sejumlah negara, utamanya di Timur Tengah, berpotensi menghambat jalur distribusi dan hubungan bisnis.
Kehadiran B57+ Asia Pacific dianggap menjadi alternatif mitigasi risiko melalui kolaborasi lintas sektor.
Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Liza Camelia Suryanata mengatakan, diperlukan kejelasan mengenai strategi jangka pendek maupun menengah, baik di sektor publik maupun privat. Hal ini penting agar pelaku usaha memiliki gambaran konkret terkait peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan.
”Dengan mengedepankan kerja sama yang saling menguntungkan tanpa intervensi kepentingan politik atau agama, aktivitas bisnis diharapkan dapat berjalan lebih stabil,” katanya di sela Halal Bihalal B57+ di Jakarta dikutip Jumat (24/4/2026).
Hari Ke-24 Perang: Klaim Ada Pembicaraan, AS dan Israel Tetap Serang Infrastruktur Energi Iran
Menurut Liza, B57+ Asia Pacific Chapter dengan Indonesia sebagai titik penting, merupakan platform kerja sama bisnis yang relevan di tengah ketidakpastian geopolitik global saat ini. Langkah strategis ini mampu memperkuat kerja sama bisnis antarnegara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan Indonesia sebagai aktor kunci.
“Kehadiran platform ini berpotensi menjadi solusi dalam meredam dampak ketegangan geopolitik global, melalui kolaborasi yang netral dan berorientasi pada keuntungan bersama maka stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga,” ujarnya.
Ketua Umum B57+ Asia Pacific Arsjad Rasjid mengatakan, di saat dunia sedang penuh ketidakpastian dan semakin terfregmentasi, kehadiran B57+ Asia Pacific Regional Chapter pada Februari 2026, merupakan wujud nyata mencapai tujuan bersama yakni perdamaian dan kesejahteraan yang merata.
”Sebagai mitra strategis, B57+ Asia Pacific Regional Chapter berperan dalam mendorong perdagangan antar mitra organisasi kerjasama Islam melalui structured business networks, penguatan investasi lintas negara, serta merumuskan kebijakan yang konkrit dengan menjembatani prioritas sektor swasta dan agenda strategis pemerintah,” kata Arsjad.
Terpilihnya Indonesia sebagai pusat koordinasi kawasan Asia Pasifik berdasarkan dua faktor yakni faktor demografis dengan populasi Muslim terbesar di dunia, serta pengaruh ekonomi, di mana Indonesia konsisten di posisi tiga besar dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI).
Adapun empat prioritas konkret yang ditetapkan dalam Chapter ini antara lain: ketahanan rantai pasok lintas batas, reformasi regulasi berbasis bukti, perluasan peran keuangan syariah, serta akses pasar dan permodalan yang lebih luas.
(kunthi fahmar sandy)
