RI Pamerkan INSW di Sidang IMO London
JAKARTA - Organisasi Maritim Dunia (International Maritime Organization/IMO) menggelar Sidang 48th Facilitation Committee Meeting (FAL 48) pada 8 sampai 12 April 2024 di Markas Besar IMO di London, Inggris.
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai Maritime Administration menjadi penanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi Pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau lembaga internasional di bidang pelayaran lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertulis pada pasal 45 Perpres 23/2022.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hendri Ginting menyampaikan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama Kementerian/Lembaga lain yang hadir dalam sidang ini akan memaparkan mengenai Indonesia National Single Window (INSW) yang memiliki layanan lebih luas dibandingkan Maritime Single Window sebagai salah satu topik yang dibahas dalam Sidang IMO FAL 48.
"Dengan adanya harmonisasi dan standardisasi antar Kementerian/Lembaga, Indonesia memaparkan NSW secara komprehensif untuk menunjukan kepada negara anggota IMO lainnya bahwa INSW ini sangat membantu jalannya arus logistik yang efisien," ujar Ginting, Rabu (10/4/2024).
Lebih lanjut, INSW dimaksudkan untuk mendukung penyederhanaan tata niaga ekspor-impor, integrasi proses bisnis, perizinan berusaha, peningkatan pengawasan PNBP, hingga billing system pada titik temu antarmoda transportasi seperti pelabuhan serta diharapkan nantinya dapat mencakup seluruh proses sepanjang rantai pasok (supply chain).
“INSW ini turut mendukung pengembangan ekosistem logistik nasional,” ucap Ginting.
Hal ini sangat penting, mengingat sudah 264 wilayah kantor pelabuhan di Indonesia yang telah menerapkan Inaportnet sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan Maritime Single Window yang terintegrasi dalam Sistem INSW, khususnya SSm Pengangkut di tahun 2024. Penerapan Inaportnet di pelabuhan merupakan komitmen Indonesia untuk menerapkan sistem online guna mempermudah kegiatan layanan kedatangan dan/atau keberangkatan sarana pengangkut termasuk bongkar/muat barang di pelabuhan.
Namun demikian, hal ini perlu terus ditingkatkan dan diperluas agar dapat dicapai harmonisasi sistem di antara seluruh institusi di semua negara, sehingga selayaknya mendapat perhatian yang serius dari semua pemangku kepentingan di pelabuhan.
