Cak Imin Dukung Prabowo Benahi Tata Kelola Sumber Daya Alam
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menata ulang tata kelola sumber daya alam (SDA) nasional. Kebijakan tersebut dinilai strategis untuk meningkatkan pendapatan negara di luar sektor pajak sekaligus memperkuat pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin.
Pernyataan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin itu seusai menghadiri diskusi Sosialisme Islam Dalam Praktik bertema "Dari Jaminan Kesehatan Menuju Hak Kesehatan Universal". Menurutnya, forum diskusi semacam ini penting untuk mengevaluasi kebijakan serta menyempurnakan regulasi agar selaras dengan amanat konstitusi, khususnya dalam memastikan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
"Diskusi hari ini menyimulasikan berapa kebutuhannya dan dari mana mengambil anggarannya. Salah satu sumber anggaran yang paling mungkin adalah sumber daya alam," ujar Cak Imin kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).
Baca Juga: DSI Didukung Ciptakan Kemandirian Indonesia lewat Tata Kelola SDA
Cak Imin menyoroti pengelolaan kekayaan alam di Indonesia selama 30 tahun terakhir belum pernah dievaluasi secara menyeluruh, sehingga memunculkan anggapan di publik bahwa kekayaan tersebut hanya dikuasai oleh segelintir kelompok. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo telah memulai langkah konkret untuk mengambil alih peran negara dalam tata kelola SDA, termasuk melalui kebijakan ekspor satu pintu."Saya dan PKB sangat mendukung langkah-langkah Presiden untuk me-manage ulang, baik melalui satu pintu ekspor sumber daya alam maupun langkah yang lebih maju lagi. Negara hadir mengambil alih peran agar pendapatan negara di luar pajak segera terpenuhi," tegas Cak Imin.
Lebih lanjut, Cak Imin menjelaskan bahwa optimalisasi pendapatan negara dari sektor SDA memiliki dampak langsung terhadap keringanan beban ekonomi warga. Apabila penerimaan negara bukan pajak meningkat secara signifikan, pemerintah memiliki ruang fiskal untuk mengurangi beban pajak masyarakat.
"Tujuannya adalah mengurangi pajak masyarakat karena pendapatan yang lain terpenuhi. PKB mendukung langkah-langkah Bapak Presiden untuk menata ulang seluruh manajemen sumber daya alam kita sehingga pendapatan negara meningkat dengan cepat dan pajak-pajak berkurang," kata politikus yang juga menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini.
Terkait penanganan potensi kebocoran anggaran dalam tata kelola SDA, Cak Imin menyebut hal tersebut telah menjadi fokus utama yang ditargetkan oleh Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya. Penutupan celah kebocoran tersebut diharapkan mampu memaksimalkan potensi kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat secara merata.










