6 Rumah Digeledah terkait Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin dalam Kasus Makar

6 Rumah Digeledah terkait Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin dalam Kasus Makar

Nasional | sindonews | Jum'at, 20 November 2026 - 17:57
share

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dit Tipidum) Bareskrim Polri melakukan penggeledahan rumah di kawasan Bogor dan Tangerang, terkait kasus dugaan makar penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, rumah tersebut digeledah terkait dengan Brigjen TK dan Kombes IM.

"Penggeledahan terkait tindak pidana Makar di 5 lokasi rumah terkait BJP TK dan KBP IM di daerah Bogor dan 1 lokasi di Curug Tangerang," kata Susatyo, Jumat (20/11/2026).

Susatyo membenarkan bahwa dua sosok tersebut adalah Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin. "Ya," singkat Susatyo saat dikonfirmasi identitas TK dan IM.

Baca juga: Polri Geledah Rumah di Bogor dan Tangerang Terkait Brigjen TK dan Kombes IM dalam Kasus Makar

Susatyo mengungkapkan, salah satu rumah yang berada di Bogor, Jawa Barat, diduga dijadikan posko oleh Kombes Iman terkait perkara dugaan makar.

"Salah satu rumah di bogor terindikasi menjadi Posko bagi KBP (Kombes Pol) IM," ujar Susatyo.

Dit Tipidum Bareskrim Polri sebelumnya telah menggeledah rumah di Cipete dan sejumlah lokasi yang diduga dijadikan posko terkait aktivitas makar.

Rumah di Cipete diduga milik dari Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Eko juga telah dipecat sebagai anggota Polri.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.

Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.

Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.

Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun. Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP, dengan ancaman pidana selama enam tahun. Undang-Undang ITE Pasal 32 ayat (1) dengan ancaman pidana selama delapan tahun.

Topik Menarik