Dilaporkan ICW ke MKD, Habiburokhman: Kami Sudah Lakukan yang Terbaik dalam Pembentukan UU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman tak mempersoalkan langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) yang melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Habib mengaku telah melakukan yang terbaik selama proses penyusunan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
"Nggak ada masalah ICW membuat laporan ke MKD. Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tapi kami sudah lakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini," ujar Habiburokhman, Jumat (20/11/2026).
ICW melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke MKD DPR RI pada Kamis, 19 November 2026. Laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut dilayangkan buntut pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Aktivis 98: Jalankan Secara Transparan, Profesional, dan Tidak Diskriminatif
Salah satu alasan laporan itu lantaran DPR dinilai tidak memublikasikan naskah RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di situs resmi DPR sejak tahap awal pembahasan hingga pengesahan. Selain itu, ICW menilai pembahasan dilakukan secara tertutup tanpa melibatkan koalisi masyarakat sipil dalam perumusan aturan.Pelaporan ini merupakan tindak lanjut somasi yang dilayangkan pada 13 November 2026 dengan tenggat waktu respons hingga 16 November 2026 pukul 16.00 WIB, yang dinilai tidak mendapat tanggapan memadai dari DPR.
Merespons itu, Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah memublikasikan draf RUU Perampasan Aset sejak panitia kerja (panja) menyerahkan DIM RUU tersebut.
"Selain itu seluruh proses RDPU, Raker, Rapat Timus Timsin, Rapat Panja, Rapat Pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dan pengesahan paripurna dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan live TV Parlemen dan akun YouTube parlemen, dihadiri mahasiswa magang. Jadi kurang terbuka apa lagi," katanya.
Merespons tak dilibatkannya ICW, ia berkata, pihaknya memprioritaskan kelompok masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber sejak awal pembahasan. Setidaknya ada 90 pihak yang mengajukan, tetapi hanya bisa terakomodasi 87.
"Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi. Masalahnya ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber," ujar Habiburokhman.
Habib menambahkan, "Kalau kami mengundang mereka tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan, tapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis."










