DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset

DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset

Nasional | sindonews | Kamis, 19 November 2026 - 13:05
share

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkapkan dua alasan utama tidak dimasukkannya ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat publik secara signifikan dan tidak wajar ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Ketentuan mengenai illicit enrichment sebelumnya terus didorong oleh kelompok masyarakat sipil agar dapat diakomodasi dalam RUU Perampasan Aset.

Menanggapi hal tersebut, Habiburokhman menjelaskan DPR telah menampung berbagai masukan dari publik hingga kalangan ahli, yang ternyata melahirkan pandangan beragam, baik yang mendukung maupun menolak.

Baca juga: Breaking News! UU Perampasan Aset Disahkan

“Pertama soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak, ya. Ahli-ahli demikian juga,” kata Habiburokhman dalam konferensi persnya usai rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).Habiburokhman menjelaskan, Komisi III DPR juga telah menelusuri dan membandingkan praktik penerapan hukum di sejumlah negara. Dari hasil kajian tersebut, ditemukan bahwa sejumlah negara justru tidak mengadopsi atau membatalkan penerapan illicit enrichment ya karena dinilai bertentangan dengan prinsip HAM.

Lihat video: DPR RI Adakan Rapat Paripurna Pembahasan RUU Perampasan Aset!

“Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan, illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di sebuah negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi, illicit enrichment,” ujarnya.

Selain melakukan perbandingan dengan negara lain, Komisi III DPR juga telah menghadirkan belasan perwakilan elemen masyarakat dalam proses pembahasan. Mayoritas dari mereka, kata Habiburokhman, menyuarakan keberatan yang sama. "Mereka menyampaikan illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” tuturnya melanjutkan.

Adapun alasan kedua menyangkut aspek teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Habiburokhman menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki karakter sebagai hukum formil yang berfokus pada mekanisme dan prosedur, bukan hukum materiil yang mengatur pemidanaan atau penghukuman baru.

Atas dasar dua pertimbangan mendasar tersebut, legislator Gerindra ini menegaskan bahwa aturan mengenai penindakan peningkatan kekayaan tidak wajar pejabat publik belum dapat dimasukkan ke dalam RUU Perampasan Aset. “Jadi memang ada dengan dua alasan itu, kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” katanya.

Topik Menarik