Bareskrim Ekspose Dugaan Makar di Kejagung Besok
Bareskrim Polri melakukan gelar perkara kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/20206) ini. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, seusai gelar perkara, polisi akan menggelar ekspose perkara tersebut dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Jumat (20/11/2026).
"Rencana Jumat (besok) kami laksanakan expose di Kejagung," kata Susatyo.
Dalam gelar perkara ini, Bareskrim Polri menghadirkan beberapa pihak. Selain internal kepolisian, pihak eksternal juga dilibatkan untuk membahas sejumlah langkah yang sudah dan akan dilakukan.
"Kamis ini kami gelar secara internal Polri sesuai prosedur, yaitu penyidik tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum, dan Kompolnas juga bersama ahli terkait fakta dan bukti baru dalam penyidikan yang telah dilakukan," ujar Susatyo.
Baca Juga: Gelar Perkara Dugaan Makar, Polri Ingin Pastikan Penyidikan Berjalan KUHP dan KUHAPIa memastikan, Polri melaksanakan penyidikan dugaan makar sesuai dengan aturan baru yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru," ucapnya.
Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan juga diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
Keempat tersangka dikenakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman maksimal 10 tahun, Pasal 332 ayat (1) dan/atau (2) KUHP dengan ancaman pidana selama enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana selama delapan tahun.










