UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Koruptor hingga Penipu Bisa Dirampas untuk Dikembalikan ke Korban

UU Perampasan Aset Disahkan, Harta Koruptor hingga Penipu Bisa Dirampas untuk Dikembalikan ke Korban

Nasional | sindonews | Kamis, 19 November 2026 - 13:21
share

DPR mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 yang digelar pada Kamis (19/11/2026). Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur dua mekanisme perampasan aset, yakni melalui tindak pidana (conviction based) dan tanpa putusan pidana (non-conviction based).

"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson.

Baca juga: DPR Ungkap Alasan Illicit Enrichment Tak Masuk RUU Perampasan Aset

Ia menjelaskan, melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara dapat merampas seluruh aset pelaku, termasuk aset yang bukan berasal dari hasil tindak pidana, apabila hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

Selain itu, perampasan aset juga dapat dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.

"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," ujarnya.Legislator Golkar ini mengatakan, undang-undang tersebut juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana lain, seperti narkotika, penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan terorisme.

Baca juga: Breaking News! UU Perampasan Aset Disahkan

Selain itu, terdapat pengaturan mengenai penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat luas. Menurut dia, ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada para korban.

Ia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi kemudian melarikan diri atau melakukan penggelapan sehingga menyebabkan kerugian.

Contoh lainnya adalah biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.

"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," tuturnya.

Ia menilai, selama ini ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan tersebut.Sebab, pelaku memang dapat dipidana penjara, tetapi aset hasil penipuan yang masih dikuasai pelaku belum tentu dapat dikembalikan kepada korban.

Dengan undang-undang ini, aset hasil penipuan dan penggelapan dapat dirampas sepanjang perbuatannya menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut, Soedeson menyebut UU Perampasan Aset juga mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan.

Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala badan, sementara struktur organisasinya akan diatur lebih lanjut oleh Presiden. Menurut dia, badan independen itu dibentuk untuk menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.

"Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Atau kemudian dia ambil, dia jual untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang mengalami kerugian," ujarnya.

Di sisi lain, Soedeson memastikan bahwa kewenangan negara untuk merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan. Hal itu, kata dia, menjadi bentuk keseimbangan atas kewenangan besar yang diberikan kepada aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan.

Ia menegaskan, tidak ada aset yang dapat dirampas begitu saja tanpa melalui proses hukum di pengadilan."Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," kata Soedeson.

Ia menjelaskan, terdapat pula prosedur gugatan dan perlawanan hingga adanya putusan akhir sebelum aset dapat dijual atau dicairkan untuk kepentingan negara maupun korban.

Namun, terdapat pengecualian untuk aset yang mudah rusak atau cepat kehilangan nilai ekonominya.

Aset seperti ikan, minyak, dan barang industri yang mudah rusak dapat dijual lebih dahulu untuk mencegah kerugian akibat kerusakan.

Meski demikian, hasil penjualannya tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan disimpan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Sementara itu, aset tidak bergerak seperti rumah, kapal, dan pesawat harus menunggu putusan inkrah sebelum dapat dieksekusi melalui penjualan.

Soedeson menjelaskan, mekanisme non-conviction based bukan berarti perampasan aset dilakukan tanpa proses pengadilan.Mekanisme tersebut menggunakan hukum acara perdata dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan penyitaan aset.

Setelah penyitaan dilakukan, pemilik aset atau pihak yang terdampak tetap memiliki kesempatan mengajukan perlawanan dan membuktikan kepemilikan aset tersebut.

Jika terbukti bahwa aset merupakan hasil tindak pidana korupsi, aset dapat dirampas untuk memulihkan kerugian keuangan negara.

"Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan. Tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata," ujarnya.

Soedeson menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan selama pembahasan RUU Perampasan Aset.

Ia menyebut Panja telah menggelar lebih dari 80 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan masyarakat, mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah, ahli hukum, dan kalangan akademisi.

Topik Menarik