Polri Masih Dalami End User Lain di Kasus Penyadapan Prabowo
Polri masih mendalami end user lain di luar dari mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
"Terkait berbagai kemungkinan itu tetap akan didalami dan Bapak Kapolri sangat konsisten sekaligus berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai Kabareskrim," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, Rabu (18/11/2026).
Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana makar terkait penyadapan juga telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.
Baca juga: Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo, Brigjen TK Masih Dipatsus Polri
Melalui peningkatan status perkara tersebut, artinya Bareskrim Polri telah menemukan unsur tindak pidana terkait makar dalam kasus itu. "Untuk pengembangan terkait dugaan makar, saat ini sudah masuk tahap penyidikan," katanya.Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026. Kemudian, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik, Selasa 17 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.










