Rieke Diah Pitaloka: Badak Jawa Punya Hak untuk Tidak Dipindahkan dari Habitat Aslinya

Rieke Diah Pitaloka: Badak Jawa Punya Hak untuk Tidak Dipindahkan dari Habitat Aslinya

Nasional | sindonews | Rabu, 18 November 2026 - 08:53
share

Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka meminta upaya pelestarian badak jawa tidak harus dilakukan dengan memindahkan satwa langka tersebut dari habitat aslinya, di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Rieke meminta pemerintah menjaga kelestarian Ujung Kulon agar habitat badak bercula satu tersebut tidak rusak akibat aktivitas manusia.

“Aduh, jangan sampai itu. Taman Nasional Ujung Kulon itu legend. Ada badak bercula satu di sana. Saya kira pemulihan badaknya itu bukan dengan memindahkan, mohon izin dengan segala hormat saya,” kata Rieke dalam rapat kerja Komisi XIII DPR bersama Menteri HAM Natalius Pigai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Rieke pun menyinggung kemampuan badak jawa bertahan hidup di habitatnya meskipun kawasan tersebut memiliki sejarah letusan Gunung Krakatau. Lantas, ia mempertanyakan wacana pemindahan badak jawa dari Ujung Kulon.

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo Tanpa Kajian Ilmiah

“Itu badak, punya hak asasi juga saya kira untuk tidak dipindahkan dari habitatnya. Itu namanya Gunung Krakatau sudah meletus sekian ratus tahun, itu badak tetap survive begitu. Tetapi jangan dirusak habitatnya oleh manusia,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Rieke juga menyoroti pemberitaan mengenai perairan sekitar Ujung Kulon yang masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Ia merujuk Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tertanggal 12 Februari 2026 tentang wilayah pertambangan di Provinsi Banten.

Menurutnya, penetapan WUP di sekitar kawasan konservasi perlu diperiksa untuk memastikan tidak mengancam lingkungan, kehidupan nelayan, maupun masyarakat adat. Ia menjelaskan, status WUP bukan berarti izin eksplorasi atau operasi pertambangan telah diberikan.

Namun, penetapan tersebut dapat menjadi dasar bagi penentuan wilayah izin usaha pertambangan. “Juga mohon ditelusuri juga, kita sama-sama nih. Kalau dibilang kerja sama, mari kita kerja sama, telusuri. WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya?” katanya.

Kendati demikian, Rieke meminta pemerintah melakukan audit terbuka terhadap keputusan Menteri ESDM tersebut, termasuk membuka peta digital dan dasar ilmiah penetapan wilayah pertambangan. Data tersebut perlu dibandingkan dengan batas kawasan konservasi, tata ruang laut, wilayah tangkap nelayan, serta ruang hidup masyarakat lokal dan adat.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengusulkan agar penerbitan izin pertambangan di lokasi yang dipersoalkan ditunda sampai kajian dampak lingkungan dan HAM serta konsultasi dengan masyarakat diselesaikan.

Rieke bahkan mendesak pemerintah mencabut terlebih dahulu keputusan menteri yang dipersoalkannya. “Kalau saya sih tegas-tegas ajalah, udah cabutlah dulu itu Kepmen, Kepmen yang menetapkan wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.

Topik Menarik