KPK Dalami Kasus Bupati Klaten Hamenang, Belasan Pejabat Daerah Diperiksa
KLATEN, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan penerimaan uang oleh Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo yang berkaitan dengan sejumlah kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Penelusuran itu dilakukan dengan memeriksa 18 pejabat daerah.
Mereka diperiksa sebagai saksi, mulai dari kepala dinas, kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga camat. Pemeriksaan berlangsung pada Selasa (17/11/2026).
Para pejabat tersebut dimintai keterangan mengenai proyek-proyek di instansi masing-masing, termasuk dugaan aliran uang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta upah pungut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang yang bersumber dari aktivitas pertambangan, khususnya tambang galian C.
"Selain itu juga penyidik meminta keterangan berkaitan dengan dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati, baik yang diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa ataupun yang diduga terkait dengan upah pungut yang dilakukan oleh dinas terkait, termasuk juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh bupati dari hasil tambang, khususnya galian c," kata Budi.
Belasan pejabat yang diperiksa berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Di antaranya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala Dinas Perhubungan.
Selain itu, KPK turut meminta keterangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta sejumlah pejabat lainnya.
Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surakarta, Jawa Tengah. Budi membenarkan lokasi pemeriksaan tersebut.
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) Surakarta," ujarnya.
Kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Klaten ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 15 Oktober 2026. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah, serta pihak swasta Muhammad Amin Wahyu Utomo.
KPK mengusut sejumlah klaster dugaan korupsi, termasuk pengadaan barang dan jasa, perizinan tambang galian C, setoran dari OPD, upah pungut, serta dugaan suap untuk mengondisikan hasil audit BPK.









