Puluhan Kiai Sepuh NU Surati MA, Minta Sidang Kasus Kuota Haji Diawasi agar Objektif dan Adil

Puluhan kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) menyurati Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto, meminta agar mengawasi persidangan perkara dugaan korupsi kuota haji tambahan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengawasan dari MA diperlukan agar persidangan yang sedang dijalani mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berjalan objektif dan adil.

Surat tersebut diserahkan perwakilan kiai sepuh NU, KH Nurul Yaqin Ishaq, melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) MA, di Jakarta, Jumat (13/11/2026) siang. Penyerahan surat itu merupakan tindak lanjut dari hasil silaturahmi sekitar 30-an kiai sepuh NU di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur pada 21 Oktober 2026 lalu. Selain ke MA, surat yang sama juga akan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Pengawas KPK, Komisi Yudisial, Ketua DPR, dan DPD.

KH Nurul Yaqin Ishaq mengatakan, melalui surat yang diserahkan, para kiai sepuh berharap MA melakukan pengawasan selama proses persidangan Gus Yaqut. Sebagaimana tampak di rekaman persidangan, para kiai melihat banyak kesaksian yang menggugurkan dakwaan. Namun, ketika saksi-saksi menerangkan keadaan sebenarnya atas kebijakan Gus Yaqut soal pembagian kuota tambahan 50:50, seringkali justru mendapat reaksi yang tidak semestinya dari majelis hakim.

"Jadi para kiai sepuh berharap proses pemeriksaan itu berlangsung secara objektif, adil, kemudian juga berdasarkan fakta-fakta yang berkembang di persidangan," kata KH Nurul Yaqin Ishaq kepada awak media usai menyerahkan surat ke MA.

Para kiai berharap persidangan kasus kuota haji ini menjunjung tinggi etika penegakan hukum yang diatur secara ketat di Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni UU Nomor 20 Tahun 2025. Para kiai meminta agar pemeriksaan persidangan mengedepankan independensi, ketidakberpihakan, penghormatan terhadap hak terdakwa, dan asas praduga tak bersalah. Lambang keadilan berupa sosok yang matanya tertutup melukiskan bahwa hakim tidak boleh membedakan orang berdasarkan kedudukan, pengaruh, ataupun prasangka."Kami memohon agar langkah-langkah yang dapat dipandang sebagai penzaliman dapat dihentikan. Langkah-langkah tersebut dapat merusak nama baik umat lslam dan nama baik Gus Yaqut sebagai Menteri Agama dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Kiai Nurul Yaqin.

Melihat fakta-fakta persidangan, para kiai sepuh NU memohon ketua Mahkamah Agung (MA) untuk segera melakukan tiga hal. Pertama, melakukan penelaahan dan pengawalan sesuai kewenangan MA atas jalannya persidangan perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt Pst, khususnya mengenai tata cara pemeriksaan saksi, kesempatan para pihak mengajukan pertanyaan, dan dugaan sikap tidak imparsial sebagaimana termuat dalam rekaman dan transkrip persidangan.

Kedua, apabila ditemukan dugaan pelanggaran terhadap kewajiban atau perilaku hakim, MA menindaklanjutinya melalui mekanisme pengawasan yang berlaku, tanpa memengaruhi kebebasan majelis hakim dalam memutus pokok perkara.

Ketiga, memberikan kesempatan kepada para kiai untuk beraudiensi dengan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk guna menyampaikan secara langsung keprihatinan dan dokumen pendukung, serta memberikan tanggapan tertulis atas permohonan ini.

Untuk diketahui, surat para kiai sepuh terkait permohonan pengawasan jalannya persidangan dan audiensi perkara Gus Yaqut Cholil Qoumas diteken lebih dari 30 kiai. Mereka antara lain, KH Anwar Manshur (Lirboyo), KH Abdullah Kafabihi Mahrus (Lirboyo), KH Mustofa Bisri (Rembang), KH Muhammad Aqiel Siroj (Kempek, Cirebon), KH Muhibbul Aman Ali (Pasuruan), KH Abdullah Ubab Maimoen (Sarang, Rembang), KH Abdul Ghofur Maimoen (Sarang, Rembang), KH Abdul A’la Basyir (Sumenep), KH Ahmad Haris Shadaqoh (Semarang), KH Ubaidillah Shadaqoh (Semarang), KH Hilmy Muhammad (Krapyak, Yogyakarta), KH Sofyan Yahya (Bandung), KH Achmad Chalwani Nawawi (Purworejo), dan KH Ahmad Muwafiq (Minggir, Sleman).