Zulhas: Parpol Koalisi Diminta Siapkan Usulan Pengganti Gibran dalam Waktu Seminggu
BOGOR — Presiden Prabowo Subianto meminta para ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk menyiapkan usulan nama calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka dalam waktu satu pekan. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan usai pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
"(Presiden bertemu) dengan ketua-ketua partai, kita tadi diminta dalam satu minggu, ya, untuk menyiapkan nanti, semua kan," kata pria yang akrab disapa Zulhas itu.
Zulhas menyatakan bahwa PAN akan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai sosok pengganti wapres kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan partainya tidak akan menyodorkan nama kader internal.
"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," ujarnya.
"Tapi tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden. Tetapi catatan, kalau dari kader PAN enggak ada," paparnya.
Sementara itu, Zulhas membantah kabar bahwa Presiden Prabowo akan mengumumkan dua nama calon wapres pada malam ini. Pasalnya, Prabowo dijadwalkan bertolak ke Palu untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah, lalu melanjutkan kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN atau ASEAN Summit.
"Enggak, enggak, enggak. Beliau kan besok ke Palu, Tanwir Muhammadiyah, saya ikut mendampingi. Terus dari situ beliau ke Manila, ASEAN Summit," jelas Zulhas.
"Nah, pulang dari itu kita akan undang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan di internal kira-kira yang layak siapa, nanti yang diserahkan kepada beliau. Di minggu depan ya," pungkasnya.
Diketahui, posisi wakil presiden kini kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada MPR. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 46 Ayat 1 UU MD3, MPR harus menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih wakil presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
