BPS Berikan Penghargaan Anindhita Wistara Data 2026 kepada Kementan hingga Kemenpar
Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penghargaan Anindhita Wistara Data kepada Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). Ketiga kementerian tersebut dinilai sukses memperkuat tata kelola statistik sektoral serta menghasilkan data berkualitas sesuai kebutuhan masing-masing sektor.
Penganugerahan bergengsi yang digelar di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026 ini juga diberikan kepada jajaran lembaga negara, lembaga pemerintah, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten dan kota.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan, penguatan statistik sektoral merupakan fondasi krusial dalam menopang pembangunan nasional. Terlebih, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) telah resmi ditetapkan sebagai salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Baca juga: Jasa Marga dan BPS Perkuat Integrasi Data untuk Dukung Analisis Ekonomi dan Transportasi
"Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan salah satu indikator prioritas dalam RPJMN 2025–2029.Pencapaiannya membutuhkan kepemimpinan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan kolaborasi yang erat," ujar Amalia, Jumat (13/11/2026).Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengingatkan agar instansi pemerintah tidak sekadar jago mengumpulkan angka. Esensi utama dari data yang valid adalah pemanfaatannya dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran. "Kualitas statistik bukan hanya bagaimana data dihasilkan, tetapi juga bagaimana data digunakan," tuturnya.
Anindhita Wistara Data diberikan berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Evaluasi ini mengukur tingkat kematangan statistik instansi pemerintah melalui 19 aspek dan 38 indikator yang terbagi dalam lima dimensi, yakni prinsip Satu Data Indonesia,kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional yang berkelanjutan.
Lihat video: Awas Inflasi Akhir Tahun! BPS Soroti Lonjakan Harga Cabai Rawit
Dari evaluasi tersebut, keluar skor IPS yang memotret kematangan tata kelola sekaligus menjadi peta jalan perbaikan bagi setiap instansi. Pada kategori kementerian, Kementan menyabet predikat Terbaik I berkat penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Data Terintegrasi (Simpeldatin), mekanisme verifikasi berlapis, dan SDM statistik yang mumpuni. Posisi berikutnya diisi Kemnaker yang unggul lewat Portal Satu Data Ketenagakerjaan berstandar keamanan internasional, serta Kemenpar yang sukses mengintegrasikan Portal Satu Data dengan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) dan Brand Awareness Index (BAI).Di kategori lembaga pemerintah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) keluar sebagai Terbaik I berkat inovasi fitur diseminasi seperti FAQ dan Kalkulator Simulasi Skor IDSD. Menyusul di belakangnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mengintegrasikan SIRUP, SIUKPBJ, dan Dashboard ITKP, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Sementara untuk kategori lembaga negara, posisi puncak diraih Sekretariat Jenderal DPR RI lewat Portal Satu Data yang dilengkapi layanan Application Programming Interface (API). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menempati posisi kedua, diikuti Sekretariat Jenderal DPD RI di posisi ketiga yang mengoptimalkan pemanfaatan big data.DKI Jakarta hingga Kota Bandung Unggul di Daerah Persaingan ketat juga terjadi di tingkat pemerintah daerah. Pada kategori provinsi, DKI Jakarta dinobatkan sebagai Terbaik I karena dinilai solid membangun tata kelola statistik terintegrasi dan kolaborasi lintas instansi. Provinsi Bali menyusul di posisi kedua dengan pemanfaatan big data untuk pembangunan berkelanjutan, sedangkan Sumatera Selatan meraih posisi ketiga.
Untuk tingkat kabupaten, Kabupaten Tangerang mencatatkan skor IPS tertinggi berkat infrastruktur dan diseminasi portal data yang memadai, diikuti Kabupaten Tegal dan Kabupaten Tabalong.
Adapun di kategori pemerintah kota, Kota Bandung berhasil meraih IPS tertinggi melalui penguatan Forum Satu Data. Posisi kedua diamankan Kota Surakarta lewat inovasi portal SoloData, dan posisi ketiga diraih Kota Tanjungpinang dengan pengembangan portal Open Data.
