Kapolri Ungkap TK Berpangkat Brigjen Pol Diduga Terlibat Penyadapan Prabowo
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkap sosok TK berpangkat Brigjen Pol dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Kapolri menyebutkan tersangka Irjen Ahrie Sonta diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan Brigjen TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
Baca juga: Kapolri Ungkap Penyadapan Ilegal Listyo Sigit Cs Terbongkar dari Perintah Pembubaran Grup WA
“AS yang menjabat Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026 diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, lalu melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menambahkan proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.Bareskrim Polri telah menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, serta ilegal akses.
Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan kesehatan.
Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik, Selasa 10 November 2026.
Peristiwa penyadapan diduga berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden, penyadapan diduga dilakukan kepada pejabat negara, tokoh politik, media massa, ormas, LSM, dan pengusaha.
