Tiga Petinggi PSI Lepas Jabatan Partai, Presiden Prabowo Diminta Benahi Kabinet

Tiga petinggi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga menduduki jabatan di pemerintahan mundur dari struktur partai. Fenomena tersebut perlu menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi praktik rangkap jabatan antara posisi strategis di partai politik dan jabatan dalam kabinet pemerintahan.

Pemerhati Media Politik Irwadhi Marzuki menilai mundurnya tiga petinggi PSI tersebut bukan sekadar persoalan internal partai. Menurutnya, peristiwa itu dapat menjadi gambaran persoalan yang lebih luas terkait konsentrasi pejabat negara yang sekaligus memiliki tanggung jawab dalam kepengurusan partai politik.

Tiga kader PSI yang menyatakan mundur pada Senin, 9 November 2026 adalah Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka. Ketiganya memiliki posisi penting di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Usai Giring dan Raja Juli, Isyana Bagoes Oka Mundur dari Pengurus PSI

Giring Ganesha yang merupakan Wakil Menteri Kebudayaan menyatakan mundur dari PSI karena merasa sudah tidak lagi sejalan dengan partai. Keputusan tersebut, diambil setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang agar dapat mencurahkan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.Sementara itu, Raja Juli Antoni yang menjabat Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI memilih melepaskan jabatan strukturalnya di partai agar bisa berkonsentrasi penuh menjalankan tugas di kabinet.

Begitu juga dengan Isyana Bagoes Oka. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP PSI tersebut mengundurkan diri dari kepengurusan partai dengan alasan ingin lebih fokus menjalankan tugas negara.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, menyatakan telah menerima surat pengunduran diri ketiga kadernya. Ia menegaskan bahwa bagi PSI, pengabdian kepada negara harus ditempatkan di atas kepentingan golongan maupun partai.

Lihat video: Geger Politik! Menyusul Giring, Sejumlah Menteri dan Kader PSI Ramai-Ramai Mundur!

Irwadhi menilai, alasan pengunduran diri yang disampaikan ketiga pejabat tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi Presiden Prabowo, terutama terkait efektivitas rangkap jabatan di lingkungan pemerintahan.

"Kalau petinggi PSI mundur dengan alasan ingin fokus tugas negara, berarti selama ini rangkap jabatan di partai dan pejabat mengganggu program presiden. Ini harus dievaluasi," ujar Irwadhi.Menurut Irwadhi, fenomena tersebut berpotensi menjadi persoalan yang lebih besar apabila tidak mendapat perhatian serius. Sebab, bukan tidak mungkin pejabat yang memiliki tanggung jawab sekaligus di partai politik dan pemerintahan menghadapi pembagian konsentrasi, waktu, serta prioritas pekerjaan.

Irwadhi mengingatkan, jabatan menteri maupun wakil menteri memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program pemerintahan. Karena itu, kepentingan organisasi politik seharusnya tidak sampai mengurangi fokus pejabat dalam menjalankan mandat negara. Irwadhi berharap Presiden Prabowo dapat menjadikan pengunduran diri tiga petinggi PSI sebagai momentum untuk menata kembali hubungan antara jabatan politik dan jabatan pemerintahan.

“Evaluasi tersebut dinilai penting agar pejabat yang dipercaya masuk kabinet benar-benar dapat mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikirannya untuk menjalankan program pemerintah,” ujarnya.

Irwadhi juga berharap persoalan serupa tidak kembali terulang. Pengurus partai yang masuk ke dalam pemerintahan perlu memiliki kejelasan prioritas dan tanggung jawab, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antara tugas kepartaian dan tugas kenegaraan.

"Jangan sampai jabatan di pemerintahan hanya menjadi pekerjaan tambahan di tengah kesibukan mengurus partai. Ketika seseorang sudah dipercaya menjadi menteri atau wakil menteri, kepentingan negara dan masyarakat harus menjadi prioritas utama," demikian harapannya.