Penyadapan Presiden Ancam Stabilitas Nasional, Alumni Lemhannas: Bongkar Motif dan Tujuan Pelaku
Ikatan Keluarga Alumni (Ikal)-Lemhannas menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto yang salah satu tersangkanya merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ikal-Lemhannas menilai kasus tersebut berpotensi mengancam stabilitas nasional hingga kedaulatan negara.
"Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga kejahatan kekuasaan, serta ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas nasional, kewibawaan pejabat negara, dan kedaulatan bangsa serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," kata Ketua Umum PP Ikal-Lemhannas Prof Purnomo Yusgiantoro dalam konferensi persnya, Selasa (10/11/2026).
Menurut Purnomo, bila terbukti adanya penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara, kasus ini merupakan tindak kejahatan serius terhadap hukum dan amanah jabatan. Ia menegaskan setiap dugaan tindak pidana harus diperiksa berdasarkan bukti dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.
Baca Juga: Pakar Hukum: Penyadapan Presiden Delik Serius, Jerat Makar Harus Berbasis Bukti
Ikal-Lemhannas mendesak agar pengungkapan perkara dilakukan secara menyeluruh termasuk membongkar motif penyadapan tersebut dan dijalankan secara transparan. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi dasar penegakan hukum dan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari."Ikal-Lemhannas mendorong untuk membongkar motif dan tujuan di balik praktik penyadapan ilegal tersebut guna memastikan tidak ada kepentingan terselubung yang merugikan keamanan negara," tuturnya.
Dia menegaskan apabila terdapat anggota IKAL-Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, maka status akan dicabut keanggotaannya.
Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara. Termasuk adanya pembatasan kekuasaan negara dengan memperkuat controlling agar kekuasaan yang diberikan tidak terjadi penyimpangan.
"Penyadapan wajib mengacu pada prosedur hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat demi kepentingan pribadi maupun kelompok," jelasnya.
