Strategi JPU Bongkar Modus Pencucian Uang Lewat Kantor Hukum Dipuji, Sinyal Ketegasan Kejagung Babat Tuntas Perkara Febrie
Langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) yang teliti menguliti transaksi pembayaran miliaran rupiah terkait perkara yang menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah (FA) melalui kantor hukum mendapat apresiasi luas. Diketahui, babak pembuktian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam perkara yang menyeret FA terus bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi dari korporasi.
Menurut Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad, langkah cermat JPU membedah aliran dana yang diduga dibungkus lewat transaksi legal merupakan kunci vital dalam membongkar konstruksi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara utuh. Suparji berpendapat, kejahatan kerah putih (white collar crime) saat ini kerap menggunakan modus berlapis, termasuk memanfaatkan instrumen formal atau kantor hukum untuk menyamarkan hasil kejahatan.
Oleh karena itu, ketelitian penuntut umum menjadi pertaruhan besar untuk mengungkap aktor intelektual di balik layar. "Dalam penanganan perkara TPPU, khususnya yang melibatkan jejaring korporasi dan transaksi profesional, kejelian JPU sangat menentukan. Pembuktian tidak boleh hanya berhenti pada permukaan formal, melainkan harus mampu menelusuri aliran dana (follow the money) secara akurat untuk membongkar pihak-pihak yang benar-benar menikmati hasil kejahatan tersebut," ujar Suparji saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Baca juga: Saksi Ungkap Bayar Rp25 Miliar ke Ferry Boboho, Dijanjikan Perkara Korupsi Baja Tak Naik Penyidikan
Dia mengatakan, penerapan pasal pencucian uang secara optimal sangat mendesak agar penegakan hukum tidak sekadar menghukum pelaku lapangan, tetapi juga merampas seluruh aset hasil kejahatan demi memulihkan kerugian negara secara maksimal. Suparji menegaskan bahwa persidangan megakorupsi yang menyeret aparat penegak hukum harus menjadi momentum penting untuk menegakkan keadilan substantif.
Ketegasan JPU dalam menuntut hukuman maksimal serta perampasan aset diyakini mampu menghadirkan efek jera yang nyata sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap muruah penegakan hukum. "Publik tentu menaruh harapan besar agar proses peradilan ini berjalan objektif, transparan, dan tanpa kompromi. Ketegasan JPU dalam menuntut hukuman yang setimpal serta mengejar perampasan aset kejahatan merupakan wujud nyata komitmen institusi dalam membersihkan praktik-praktik kotor secara tuntas," pungkasnya.
