Mardani PKS Teken Hak Menyatakan Pendapat, Doli Golkar: Bismillah
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Mardani Ali Sera meneken usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti putusan MK dan MA terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Mardani memamerkan dokumen usulan tersebut di akun Instagram-nya.
"Negeri ini mesti dijaga marwah dan kesuciannya. Keputusan MK dan MA adalah fakta hukum. Ketika masalah yuridis selesai maka medan politis mesti jelas dan mudah proses: Hak Menyatakan Pendapat," tulis Mardani di bagian keterangan dua foto yang diunggah di akun Instagram @mardanialisera, dikutip Selasa (10/11/2026).
Mardani juga mengunggah video bersama politikus Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung. "Jadi hak menyatakan pendapat?" kata Mardani.
Baca Juga: DPR Bersidang Lagi Pagi Ini, Hak Menyatakan Pendapat Suket Gibran Bergulir?
Doli Golkar pun menjawab, "Bismillah, lanjut."Diketahui, berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawatan Rakyar, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas:a. kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional;b. tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atauc. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dalam Pasal 210 ayat (1) UU MD3 disebutkan bahwa hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR.
