Blak-blakan, Yusril Ungkap Awal Mula Kasus dan Alat Penyadapan Presiden Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan pemerintah tengah melakukan langkah pencegahan dan penyisiran alat-alat yang diduga masih digunakan pasca-penyadapan Presiden Prabowo Subianto mencuat ke publik.

Kasus ini menyeret nama mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka. Mereka disangkakan ke dalam tindak pidana makar.

Baca juga: Isu Pencekalan Mendagri Tito ke Luar Negeri, Yusril: Saya Cek Dirjen Imigrasi

"Untuk antisipasi ke depan tentu dipikirkan tapi tindak pidana yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan dan penyidikan itu akan terus dilakukan," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Pemerintah akan mengantisipasi potensi penyalahgunaan alat penyadapan yang dimiliki instansi tertentu. Langkah tersebut agar alat penyadap tidak digunakan di luar kewenangan atau disalahgunakan sebagaimana mestinya. Yusril juga menjelaskan awal mula terungkapnya kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian dengan melakukan penyelidikan mendalam untuk mengidentifikasi keberadaan alat sadap hingga pihak-pihak yang terlibat.

"Ada pihak yang melapor kepada kepolisian terhadap kasus penyadapan ini. Karena melapor kan kemudian dilakukan satu penyelidikan ke dalam," katanya.

Setelah mengantongi bukti awal terkait keberadaan alat dan dugaan keterlibatan sejumlah pihak, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto langsung melaporkan temuan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proses hukum dijalankan secara transparan. "Presiden memberikan arahan supaya dilakukan penegakan hukum secara objektif sesuai norma-norma hukum yang berlaku dan tegakkan hukum itu tanpa pandang bulu," tegasnya.

Presiden menyerahkan sepenuhnya teknis penanganan perkara kepada jajaran kepolisian sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Proses penyidikan kasus dugaan penyadapan oleh Bareskrim Polri masih terus berjalan untuk mengungkap secara gamblang motif kasus tersebut ke publik.

"Tapi, penyidikan terus dilakukan dan saksi-saksi juga terus diperiksa dan alat bukti juga terus dihimpun, serta pendapat para ahli juga didengar karena pendapat ahli juga merupakan satu alat bukti dalam persidangan pidana," kata Yusril.