Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKS Ajukan Hak Menyatakan Pendapat, Desak Gibran Mundur

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS Rahmat Saleh menjadi legislator pertama yang menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mendesak Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Hal itu dibuktikan dengan membubuhkan tandatangan dalam secarik kertas.

Aksi tersebut dilakukan Rahmat Saleh saat diskusi publik dengan tema “Pemakzulan Gibran: Aspirasi Rakyat atau Konstitusi yang Diuji?” di Porta Cafe, Cikini, Jakarta Pusat tersebut, Senin (9/11/2026).

"Besok kita akan aksi di depan DPR untuk mendesak Gibran Mundur. Sebagai anggota DPRz saya membuktikan hak saya menyatakan pendapat untuk pemakzulan Gibran," ujarnya.

Baca juga: Belum Rapat Bahas Usulan Pemakzulan, Dasco: Kami Tunggu Setelah Masa Sidang

Wasekjen PKS ini memastikan akan bergerilya melobi dukungan legislator lain dari berbagai fraksi untuk memberikan hak menyatakan pendapat terkait pemakzulan Gibran. Ketua Umum LBH Gema Keadilan ini optimistis akan mendapatkan dukungan mengingat secara komunikasi aktif mayoritas fraksi tidak ada yang keberatan atas desakan Gibran mundur."Kita rutin koordinasi. Semua partai yang kita ajak komunikasi, tidak ada yang keberatan (pemakzulan Gibran). Saya yakin. Fraksi lain tidak akan keberatan," ujarnya. Rahmat Saleh berharap momentum Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November dapat dimaknai Gibran dengan kebesaran hati untuk mundur dari jabatan Wapres.

Lihat video: Pintu Pemakzulan Terbuka Lebar! Sinyal Politik Copot Gibran Makin Nyata!

Pengamat politik Ray Rangkuti mengapresiasi keberanian Rahmat Saleh memberikan hak menyatakan pendapat. Ray menegaskan saat ini para tokoh dan masyarakat seharusnya tak lagi berdebat atau berdiskusi mengenai dapat tidaknya pemakzulan Gibran dilakukan.

"Yang kita butuhkan aksi nyata. Kita gak perlu lagi debat, diskusi, bagaimana lagi membantah putusan MK, membantah putusan MA," katanya.

Ray berpendapat hak angket tak lagi diperlukan karena putusan MA yang menyatakan Suket Kementerian Pendidikan dinyatakan batal demi hukum. "Dianggap tidak pernah ada. Sejak awal sudah tidak sah menjadi presiden. Karena ketahuan sekarang, berarti sekarang dilakukan eksekusinya. Jauh lebih terhormat dimakzulkan. Karena beliau tahu parpol takut," bebernya

Ray berkeyakinanan 60 anggota DPR setuju Gibran mundur. Terlebih dengan terungkapnya penyadapan Presiden Prabowo oleh mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Ray menilai kasus penyadapan erat kaitannya dengan situasi politik yang terjadi saat ini. Terlebih bila penerapan Pasal makar benar-benar dilakukan. "Kenapa parpol kita seperti penakut. Kenapa anggota DPR kita penakut. Padahal kita tahu betul entah angket atau hak menyatakan pendapat, mutlak yang dimiliki setiap anggota DPR. Gak perlu lihat apa kata fraksi," ujar Ray.

Ketua LBH Gema Keadilan Anton hariyadi menilai mundurnya Gibran dari jabatan Wapres bukan sebuah pilihan, tapi keharusan. Anton mengingatkan kegaduhan politik atas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia tak lepas dari ikut campurnya oligarki jelang Pemilu 2024

Anton mengingatkan putusan MK pada 6 Oktober 2026 yang menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah menjadi sejarah paling memalukan untuk Indonesia. "Diputuskan tidak ada ijazah, seluruh dunia tahu wapres kita tidak ada ijazah. Diperkuat MA, tidak hanya tidak punya ijazah, tapi diputuskan ditarik dan dimusnahkan. Gibran mencemari demokrasi kita," kata Anton.

Dalam kesempatan yang sama Anton mewanti-wanti persoalan pemakzulan Gibran bukan di ranah hukum, melainkan persoalan politik. Karenanya Anton berharap pengganti Gibran sebagai Wapres nantinya bukan berlatarbelakang oligarki atas pemaksaan politik. Hal itu dipastikannya akan menjadi beban pemerintahan Prabowo di sisa waktu jabatan.

"Beban 3 tahun atau 2,5 tahun ke depan untuk Prabowo. Akan menggerogoti pemerintahan Prabowo. Jangan sampai ada oligarki baru. Pengganti Gibran jangan memunculkan oligarki baru. Kita tidak butuh oligarki baru. Kita betul-betul berharap pak Prabowo menyelesaikan masa pemerintahannya dengan tenang," tutup Anton.