BNPPDT Dorong Integrasi Pembangunan dan Pertahanan di Perbatasan Kalimantan

Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) menekankan pentingnya penanganan perbatasan di Kalimantan secara terpadu. Hal itu mengemuka dalam forum koordinasi bersama Mabes TNI AD yang membahas pengumpulan data dan informasi penyusunan kajian strategis Triwulan IV (TW IV) mengenai pembangunan wilayah perbatasan Kalimantan di Kantor Sekretariat Tetap BNPPDT, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

Kajian tersebut diarahkan untuk mendukung pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis. Plh Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, Nurdin menyampaikan, BNPPDT telah menyiapkan tanggapan tertulis atas sejumlah pertanyaan tim Staf Ahli KSAD sebagai bahan kajian.

Baca juga: BNPPDT Siapkan Program Bangun Beranda Negeri, Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Perbatasan

Nurdin menegaskan pengelolaan kawasan perbatasan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

“Ke depan, kita berharap BNPP yang baru (BNPPDT) bisa segera operasional. Kita akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk TNI AD, karena pertahanan dan kesejahteraan itu tidak bisa dipisahkan,” ujar Nurdin.

Deputi Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPPDT, Mayjen TNI Edi Nurhabad, menekankan pentingnya penanganan perbatasan secara terpadu. Menurutnya, pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) melibatkan berbagai unsur, seperti Imigrasi dan Bea Cukai, sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi untuk memastikan pelayanan dan pengelolaan kawasan berjalan efektif.

Baca juga: Kepala BNPPDT Kunjungi Pulau Miangas, Identifikasi Kebutuhan Pembangunan Perbatasan

“Penanganan perbatasan adalah kerja tim. Tidak boleh ada ego sektoral. Kalau sudah di perbatasan, kita bersatu di bawah bendera Merah Putih,” katanya.

Edi menyoroti percepatan pembangunan membutuhkan sinergi kementerian/lembaga dan TNI AD. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Karya Bakti, TNI AD turut membantu pembangunan jembatan, penanganan krisis air bersih, serta renovasi rumah tidak layak huni. Edi mengingatkan pembangunan tersebut perlu disertai perencanaan pemeliharaan agar manfaatnya berkelanjutan. “Konektivitas harus segera dibangun karena ini merupakan pekerjaan rumah bangsa yang sudah lama terbengkalai,” tegasnya.

Dari pihak Mabes TNI AD,Mayjen TNI Ari Estefanus menjabat sebagai Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Kumham dan Kamnas menjelaskan kajian strategis TW IV bertujuan menghimpun data dan masukan sebagai bahan rekomendasi bagi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Pengumpulan informasi tersebut telah dilakukan melalui sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Mabes TNI, dan BNPPDT.

Ari menegaskan pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga perlu memperhitungkan fungsi pertahanan negara.

Posisi Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan kawasan tersebut strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu diselaraskan dengan kebutuhan pertahanan dan kepentingan masyarakat.Ari turut menyoroti pentingnya pengawasan patok batas negara melalui pemanfaatan Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP). Jalan tersebut mendukung pemeriksaan kondisi patok batas, termasuk mengidentifikasi patok yang bergeser, hilang, atau rusak.

Dia juga menekankan perlunya koordinasi antara pengelola PLBN dan personel Pengamanan Perbatasan (Pamtas) yang memiliki tugas serta prosedur operasional masing-masing.

Sementara itu,Pa Sahli KSAD Bidang Kamnas, Kolonel Arh Heri Purwantomemaparkan bahwa perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Kalimantan memiliki panjang lebih dari 2.000 kilometer dengan lebih dari 6.000 patok batas yang perlu dipelihara.

Ia mengatakan, bahwa jalan inspeksi atau jalan paralel perbatasan telah terhubung hampir sepanjang 1.900 kilometer, sementara sekitar 140 kilometer lebih belum terbangun.

Heri mengidentifikasi tiga kesenjangan dalam pembangunan kawasan perbatasan. Ketiganya meliputi belum terpetakannya kontribusi infrastruktur terhadap kebutuhan pertahanan, belum optimalnya keterpaduan perencanaan antarkementerian/lembaga, serta belum jelasnya pengelolaan aset dan pembiayaan pemeliharaan setelah pembangunan selesai.

Melalui kajian tersebut, Staf Ahli KSAD mengharapkan tersusunnya matriks prioritas pembangunan perbatasan yang mengintegrasikan aspek mobilitas, logistik, konektivitas, kesejahteraan masyarakat, kesiapan pertahanan, dan pengawasan.

BNPPDT memandang sinergi dengan TNI AD dan seluruh pemangku kepentingan sebagai bagian penting dalam mewujudkan pengelolaan perbatasan yang terpadu.