Peran Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo dalam Terwujudnya Penandatangan MoU antara Al-Azhar dengan Kemenag

Senin 12 Oktober 2026 menjadi hari yang sangat bersejarah. Pasalnya, di hari itu telah terjadi penandatangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Deputy Grand Sheikh Al-Azhar Sheikh Ayman Abdul Ghani (Konstistusi Mesir 1963 setara Menko) dengan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.

“Sejatinya MoU ini sudah kedaluarsa sejak 2016 (Extend 2019). Artinya, sudah 10 tahun kerja sama pendidikan Indonesia dengan Institusi Pendidikan tertua dan terbesar di dunia, Al-Azhar baik pengiriman calon pelajar dan mahasiswa serta kerja sama dan kolaborasi stratejik dengan Al-Azhar tanpa payung regulasi resmi,” bunyi siaran pers dari Kantor Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo, dikutip Selasa (27/10/2026).

Ketiadaan nota kesepahaman ini disebutkan berimplikasi kepada pembludakan pengiriman pelajar dan calon mahasiswa Indonesia ke Mesir yang saat ini jumlahnya 25.000 pelajar dan mahasiswa. Pembludakan ini diduga tidak sedikit menerabas legalitas sehingga dampaknya kepada kualitas. Hingga pada 8 Juli 2026, KBRI Kairo menginisiasi Rembug Nasional tata kelola pengiriman mahasiswa yang diselenggarakan oleh Kemenag RI di Jakarta.

Baca juga: Atase Pendidikan KBRI Singapura dan Canberra Tak Punya Jejak Dokumen Pendidikan Gibran

Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo Abdul Muta’ali menjalankan peran diplomasi pendidikannya secara ulet, gigih, dan strategis. Ia berkomunikasi dengan petinggi Al-Azhar mulai Rektor Al-Azhar, para penasihat Grand Sheikh Al Azhar (GSA), Deputy Grand Sheikh Al Azhar (DGSA), kepala biro hukum Al-Azhar hingga pucuk pimpinan Al-Azhar Prof Ahmed Tayeb (dalam konstitusi Mesir 1963 GSA setara dengan perdana Menteri).

Hal yang sama Mutaali lakukan dengan pihak Kemenag. Perlu waktu 2 tahun lebih Mutaali melakukan negosiasi dan diplomasi dengan berbagai pihak khususnya Al-Azhar. Kefasihan berbahasa Arab sangat menentukan soft diplomacy. Tapi itu bukan segalanya. Keuletan dan strategi diplomasi Atdikbud KBRI Kairo ini yang membuatnya sangat dekat dengan Prof Ahmed Tayeb Grand Sheikh dan pimpinan Al-Azhar lainnya.

Menariknya, Atdikbud Abdul Muta’ali hanya butuh waktu 6 bulan saja untuk merealisasikan MoU antara Kemendikdasmen RI dan Universitas Al-Azhar hingga berdirinya Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Unversitas Al-Azhar, yaitu 6 November 2025. MoU kerja sama pendidikan antara Pemerintah Indonesia dengan Azhar tantangan dan dinamikanya luar biasa.

Dugaan banyak pihak, yang berkepentingan dengan MoU ini. Dugaan oknum tidak bertanggung jawab memanfaatkan ketiadaan regulasi selama 10 tahun ini. Namun perlindungan WNI adalah nomor satu. Peran Dubes RI di Kairo Bapak Kuncoro Giri Waseso sangat berpengaruh. Dia memberikan arahan dan keyakinan untuk penyelesaian MoU ini kepada Atdikbud sangat luas dan proporsional.

Sebetulnya dari 13 pasal dari MoU yang telah ditandatangi ini sangat makro. Selain tata kelola pengriman calon pelajar dan mahasiswa Inidonesia ke Al Azhar juga kesepakatan kerjasama pendidkan, kolaborasi riset, joint supervising, double and single degree, dan pengembangan stratejik akademik lainnya.

“Semoga jalinan kerjasama Pendidikan Indonesia-Mesir semakin kokoh pasca MoU 12 Oktober 2026 ini. Lebih dari itu harapan para mahasiswa Indonesia di Mesir kembali ke tanah mejadi ulama, cendekia, dan pemimpin yang memajukan dan membangkitkan menuju Indonesia Emas,” pungkasnya.