Prancis Tak Terselamatkan? Tata Kelola Lumpuh, Krisis Sipil, hingga Jeratan Utang Rp71.901 Triliun

Peringatan bernada mencekam kembali menghantam jantung perekonomian Eropa. Lembaga pemeringkat internasional Moody’s melukiskan gambaran kelam mengenai Prancis, ekonomi terbesar kedua di Zona Euro yang kini berada di ambang kelumpuhan tata kelola (governance breakdown). Di tengah eskalasi krisis politik dan ledakan sosial di jalanan, upaya minimal sekalipun untuk menyelamatkan keuangan negara dinilai sudah terlambat dan hampir mustahil dieksekusi.

Meski Prancis berhasil menghindari penurunan peringkat (downgrade) dari Moody’s, usai bertahan di level Aa3 dengan prospek negatif (negative outlook), pasar keuangan menangkap sinyal bahaya yang jauh lebih mengerikan. Laporan Moody’s secara eksplisit menyoroti parlemen Perancis yang terbelah (divided parliament) serta ketidakstabilan sosial yang memuncak.

Baca Juga: Utang Terburuk Sejak 1978 Mencekik Prancis, Pemangkasan Anggaran Capai Rp1.095 Triliun

Selama lebih dari satu bulan, negara tersebut dicengkeram gelombang demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan massal meluas akhir pekan lalu, dalam aksi global yang dikenal sebagai "Gerakan 17 Oktober" (Oct. 17 Movement). Awalnya dipicu oleh protes mahasiswa atas minimnya anggaran pendidikan publik, gelombang amarah warga dengan cepat meluas menentang melambungnya biaya hidup akibat melonjaknya harga BBM pasca-Perang AS di Iran.

Strategis global di Macquarie, Thierry Wizman dan Gareth Berry, membeberkan lingkaran setan (vicious cycle) yang tengah menjerat Paris. "Perancis sedang mengarah ke krisis sipil berskala penuh akibat polarisasi politik. Ada hubungan kausal langsung yang saling memperkuat antara lonjakan imbal hasil (yield) utang Perancis dan kerusuhan di jalanan saat ini," tegas analis Macquarie.

Gunung Utang USD4 Triliun & Sinyal Bahaya Krisis Euro 2011

Tingginya kecemasan pasar mendorong imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Perancis ke level tertinggi dalam 24 tahun terakhir, menghidupkan kembali hantu krisis utang Zona Euro tahun 2011. Total utang publik Perancis kini mencatatkan rekor fantastis USD4 triliun (sekitar Rp71.901 triliun dengan kurs Rp17.975 per USD) atau 119 dari PDB, rasio tertinggi sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Rancangan anggaran tahun 2027 yang menargetkan penurunan defisit secara moderat dari 5,4 menjadi 5 dari PDB kini terancam kandas akibat kebuntuan politik (gridlock). Baca Juga: Kecewa dengan Kondisi Ekonomi, Kerusuhan Meluas di Sejumlah Kota Eropa

Moody’s memperkirakan pemerintah terpaksa mengesahkan anggaran melalui dekrit eksekutif tanpa persetujuan Majelis Nasional. Namun, penurunan defisit diperkirakan hanya mampu menyentuh level 5,2 akibat pertumbuhan PDB yang loyo serta penolakan keras masyarakat terhadap pemotongan anggaran belanja.

Sementara itu pasar mulai kehilangan kepercayaan menjelang pemilu, dengan kandidat sayap kanan ekstrem dan sayap kiri ekstrem memimpin jajak pendapat menuju Pemilu Presiden Perancis musim semi mendatang. Pasar keuangan kehilangan kepercayaan bahwa pemimpin baru nantinya sanggup mengambil langkah efisiensi yang diperlukan.

Moody's memproyeksikan rasio utang Perancis akan membengkak ke 122 dari PDB pada tahun 2027 dan terus memburuk sepanjang sisa dekade ini.

"Prospek negatif mencerminkan peningkatan risiko bahwa fragmentasi lanskap politik Perancis akan terus merusak fungsi lembaga legislatif. Ketidakstabilan politik dan ketegangan sosial ini mengancam kemampuan pemerintah untuk mengatasi tantangan defisit dan utang," tulis Moody's dalam laporan resminya.

Meskipun tenor rata-rata utang Perancis yang mencapai 8,5 tahun memberikan sedikit ruang napas, kerentanan Perancis terhadap guncangan geopolitik dan krisis domestik menjadikan negara ini sebagai bom waktu paling berbahaya di jantung kawasan Eropa.