Menelusuri Langkanya Representasi Perempuan di Puncak Kepemimpinan China

Partai Komunis China (PKC) memilih 24 pria untuk posisi di Politbiro pada Oktober 2022, yang semuanya merupakan etnis Han. Ini adalah Politbiro pertama tanpa satu pun perempuan dalam 25 tahun terakhir, dan tidak menyertakan satu pun perwakilan dari 55 kelompok etnis minoritas resmi China. Setelah empat tahun berjalan, kelompok pimpinan inti tersebut bahkan menjadi semakin eksklusif.

Pada Oktober 2025, partai memecat Wakil Ketua Komisi Militer Pusat He Weidong. Mantan Sekretaris Partai Xinjiang Ma Xingrui menyusul pada Juli 2026, dan jenderal top Zhang Youxia pada bulan lalu.

Baca Juga: China Borong Lebih dari 1.000 Ton Emas, Ada Apa di Balik Ambisi Beijing?

Pemberhentian ini menyisakan Politbiro aktif berjumlah 21 orang—sebuah konsentrasi kekuasaan yang mencerminkan karakteristik penting di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

"Keberagaman ada di bagian bawah sistem politik, sering kali melalui kuota dan aturan administratif. Keberagaman itu menghilang di tempat di mana keputusan paling menentukan dibuat,” ujar Chandu Doddi, Asisten Profesor Centre for Chinese Studies dari Jawaharlal Nehru University, seperti dikutip dari Irrawaddy, Sabtu (24/10/2026).

Corong yang Menyempit

Kontras ini bermula dari komposisi keanggotaan partai secara keseluruhan. Pada akhir 2025, perempuan menyumbang 31,5 persen dari total 101,3 juta anggota Partai Komunis China, sementara anggota etnis minoritas mencapai 7,8 persen. Di antara anggota baru yang diterima pada tahun 2025, perempuan mencapai 46,5 persen dan etnis minoritas 10,2 persen, menurut Departemen Organisasi Pusat.Representasi juga terlihat jelas pada Kongres Partai ke-20. Sebanyak 2.296 delegasinya mencakup 619 perempuan (27 persen) dan 264 anggota etnis minoritas (11,5 persen) dari 40 kelompok minoritas. Namun, corong tersebut menyempit drastis. Hanya 11 dari 205 anggota penuh Komite Sentral ke-20 yang berjenis kelamin perempuan, sementara sembilan berasal dari kelompok etnis minoritas. Di tingkat Politbiro, kedua angka tersebut merosot menjadi nol.

Hal ini bukanlah cerita sederhana tentang kurangnya kandidat yang memenuhi syarat. Shen Yiqin, seorang perempuan dari etnis Bai, pernah menjabat sebagai Gubernur Guizhou dan Sekretaris Partai Provinsi sebelum Kongres 2022. Dia menjadi seorang kanselir negara (state councilor) pada tahun 2023 dan kemudian Presiden Federasi Perempuan Seluruh China, namun tidak pernah berhasil masuk ke Politbiro.

Tugas-tugasnya mencakup urusan sipil, sumber daya manusia, jaminan sosial, veteran, olahraga, dan penghubung birokrasi urusan etnis. Tugas-tugas tersebut penting, namun seorang kanselir negara berada di bawah peringkat anggota Politbiro.

Aturan yang Berhenti di Puncak

China telah menghabiskan waktu selama beberapa dekade untuk membangun persyaratan representasi. Sebuah direktif partai pada tahun 2001 menyerukan setidaknya ada satu perempuan di tingkat provinsi dan prefektur, serta tim kepemimpinan legislatif dan penasehat politik, begitu pula di tingkat kabupaten. Program nasional 2021-2030 untuk perempuan juga menyerukan lebih banyak perempuan dalam kepemimpinan pemerintah daerah dan jabatan kepala daerah.

Namun, banyak target yang menggunakan frasa “meningkatkan secara bertahap” tanpa menetapkan kuota numerik yang pasti untuk Komite Sentral, Politbiro, atau Komite Tetapnya. Akibatnya, yang tercipta hanyalah kehadiran administratif tanpa adanya rute yang andal menuju puncak kekuasaan.Sebuah studi tinjauan sejawat (peer-reviewed) terhadap seluruh wali kota prefektur dan sekretaris partai yang bertugas antara 2003 hingga 2020 menemukan bahwa karier perempuan berjalan lebih cepat namun lebih dibatasi. Pejabat perempuan cenderung lebih muda dan berpendidikan lebih tinggi, tetapi lebih sering melewati Federasi Perempuan, Liga Pemuda Komunis, dan portofolio lain yang kurang memiliki kekuasaan strategis.

Sebaliknya, kaum pria memiliki akses yang lebih besar ke sektor keuangan, pembangunan, dan kantor inti partai. Studi ini juga mencatat efek "kuota tandem", di mana penunjukan satu orang dapat memenuhi ekspektasi gender sekaligus etnis.

Langit-Langit Kaca Etnis

Kader etnis minoritas menghadapi pembagian struktural yang serupa. Undang-undang otonomi etnis China memang mencadangkan posisi kepala pemerintahan di wilayah otonom untuk anggota minoritas terkait, namun posisi sekretaris partai yang jauh lebih berkuasa umumnya diberikan kepada pejabat etnis Han. Selama beberapa dekade, kelompok minoritas memegang sekitar 10 hingga 11 persen kursi Komite Sentral, tetapi sebagian besar duduk di tingkat alternatif.

Chandu mengatakan tidak ada satu pun pejabat etnis minoritas yang pernah bergabung dengan Komite Tetap Politbiro.

"Tidak ada pejabat etnis minoritas yang pernah bergabung dengan Komite Tetap Politbiro. Sejumlah kecil berhasil mencapai Politbiro yang lebih luas... Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa hambatan tersebut bukanlah hal yang formal, tetapi juga menyoroti betapa jarangnya hal tersebut berhasil dilalui,” ucapnya.Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, kebijakan etnis resmi semakin berpusat pada upaya “menempa rasa kebersamaan yang kuat bagi bangsa China.” Kebijakan ini lebih menekankan persatuan politik, identitas bersama, dan keamanan dibandingkan representasi kelompok yang berbeda. Hal ini menciptakan sistem di mana identitas minoritas dapat menjamin keterwakilan di kongres dan pemerintahan otonom, namun menawarkan sedikit sekali akses ke pusat kekuasaan.

Keberagaman dan Kualitas Keputusan

Politbiro yang seluruh anggotanya laki-laki dan dari etnis Han bukan berarti setiap anggotanya berpikir seragam. Namun, bukti menunjukkan bahwa representasi berdampak nyata pada tindakan institusional. Perempuan yang memegang sekitar seperlima kursi di Kongres Rakyat Nasional ke-12 berhasil mensponsori 44 persen proposal rancangan undang-undang legislatif dan lebih dari separuh proposal mengenai hak serta kepentingan perempuan.

"Pertanyaan yang berguna bukanlah apakah satu perempuan atau pejabat minoritas akan mengubah kebijakan, melainkan apakah kepemimpinan menarik sumber daya dari seluruh kumpulan pengalaman politik negara tersebut,” ungkap Chandu.

Ujian praktisnya kini sudah jelas. Otoritas partai dapat menerbitkan target terukur untuk perempuan dan pejabat etnis minoritas di setiap jenjang promosi, melaporkan kepatuhan, serta menempatkan lebih banyak kandidat di bidang keuangan, keamanan, organisasi, dan posisi sekretaris partai provinsi. Kongres ke-21 PKC, yang diperkirakan berlangsung pada tahun 2027, akan menjadi ujian nyata berikutnya untuk melihat siapa yang berhasil mencapai posisi puncak Politbiro.