Karhutla Hampir 4 Bulan, DPR Desak Pemerintah Bergerak Superkilat

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir 4 bulan. Dia meminta keselamatan warga menjadi prioritas mengingat paparan asap berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lanjut usia.

Daniel menilai pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat terus terpapar asap tanpa penanganan yang memadai. Dia meminta langkah penanganan dilakukan secara cepat dan maksimal untuk mengatasi kebakaran sekaligus melindungi warga di wilayah terdampak.

Baca juga: Polisi Tetapkan 112 Tersangka Karhutla, Motifnya Pembukaan Lahan

"Kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup," ujar Daniel, Minggu (18/10/2026).

Menurut legislator Fraksi PKB itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga perlu memastikan warga terdampak mendapatkan perlindungan dari paparan asap, termasuk ketersediaan masker, akses oksigen, dan pelayanan kesehatan yang memadai.Dia mengusulkan pembentukan kamp oksigen sebagai tempat perlindungan sementara bagi masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Fasilitas tersebut dinilai penting, khususnya bagi anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

"Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap," katanya.

Di samping penanganan darurat, Daniel menekankan pentingnya pemulihan ekosistem gambut untuk mencegah karhutla terus berulang. Dia menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto dan berharap badan tersebut segera mengambil langkah konkret.

Daniel mengidentifikasi tiga pekerjaan utama yang perlu menjadi perhatian BPGMN. Ketiganya meliputi perbaikan kanal gambut yang rusak, pemulihan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan, serta pelibatan masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut.

Menurut dia, sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan, sementara hampir 60 persen lahan gambut juga berada dalam kondisi rusak. Daniel turut menyoroti lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pendataan dan program pemulihan yang terukur.

Dia menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara perlu diikuti tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya pencegahan dan penanganannya. "Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu harus ikut bertanggung jawab," ujarnya.