Posisi Cina pada Perang HouthiArab Saudi di Yaman 2026

Ridwan al-MakassaryDosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

BAGAIMANA posisi Cina pada Perang Houthi–Arab Saudi di Yaman? Pertanyaan ini penting terkait masa depan geopolitik Timur Tengah, di mana Amerika Serikat tampaknya enggan menanggung biaya perang baru setelah perangnya yang panjang dengan Iran.

Apakah Cina bersedia mengusung peran lebih besar sebagai penjamin perdamaian? Ataukah Beijing lebih memilih menjadi penengah, yang menjaga kepentingan ekonominya tanpa terlibat jauh dalam risiko keamanan?

Pertanyaan di atas semakin relevan setelah dunia menyaksikan eskalasi konflik pada Oktober 2026. Serangan yang menargetkan infrastruktur Saudi, gangguan penerbangan di Riyadh, dan serangan Houthi terhadap kompleks istana kepresidenan di Aden (15 Oktober 2026), yang menewaskan dua personel keamanan tewas.

Pada hari yang sama, koalisi pimpinan Saudi memaparkan serangkaian serangan terhadap infrastruktur Saudi menunjukkan bahwa perang Yaman melampaui persoalan domestik dan menjadi bagian dari pertarungan regional yang menghubungkan Iran, Arab Saudi, Amerika Serikat, dan kepentingan kekuatan besar di jalur perdagangan internasional.Di tengah situasi tersebut, Cina berusaha mempertahankan keseimbangan yang tidak mudah, yakni menjaga hubungan strategis dengan Iran, melindungi kemitraan ekonomi dengan Arab Saudi, dan memastikan jalur pelayaran Laut Merah tetap terbuka untuk dunia. Beijing telah memperlihatkan sikap pada perang Houthi dan Saudi.

Pada 12 Oktober 2026, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengecam serangan Houthi yang menimbulkan korban besar di Arab Saudi dan menegaskan penolakan Cina terhadap serangan terhadap warga sipil maupun infrastruktur sipil. Sikap ini patut dicatat karena sebelumnya Beijing cenderung menghindari penyebutan pihak yang bertanggung jawab secara eksplisit.

Namun, kecaman diplomatik saja belum cukup. Tantangan bagi Cina adalah bagaimana menerjemahkan pernyataan tersebut menjadi tekanan diplomatik kepada pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk memperpanjang atau meredakan perang.

Untuk memahami sikap Cina, kita perlu melihat geografi ekonomi konflik ini. Selat Bab al-Mandab merupakan jalur strategis yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Gangguan di kawasan tersebut berpotensi memengaruhi arus barang, biaya pelayaran, serta distribusi energi internasional.

Jika Beijing berkemampuan mengubah akses diplomatiknya menjadi mekanisme perlindungan pelayaran yang berlaku bagi semua pihak, maka diplomasi Cina dapat memberikan kontribusi nyata bagi keamanan regional. Sebaliknya, jika perlindungan hanya diberikan berdasarkan kepentingan komersial, netralitas Cina akan terlihat lebih sebagai strategi bisnis tinimbang komitmen untuk perdamaian.Sementara itu, Arab Saudi menanggung pilihan yang sama-sama mahal. Riyadh dapat melancarakan operasi militer besar untuk melemahkan Houthi, tetapi langkah itu berisiko menyeret kerajaan ke dalam perang berkepanjangan. Atau, Saudi dapat meretas jalan bagi kompromi politik, dengan konsekuensi bahwa Houthi mungkin mempertahankan pengaruh teritorial dan kemampuan mengancam infrastruktur energi Saudi.

Ketidakpastian dukungan Amerika Serikat ke Saudi memperumit dilema sekuritas tersebut. Laporan Reuters pada awal Oktober menyebutkan bahwa Riyadh mempertimbangkan operasi yang dipimpin pasukan Yaman dengan dukungan serangan udara Saudi untuk merebut kembali wilayah pesisir strategis. Sementara itu, dukungan langsung sekutu-sekutu Saudi dalam operasi tempur belum dapat dianggap pasti.

Situasi ini menantang asumsi lama bahwa hubungan keamanan dengan Washington akan selalu menyediakan payung perlindungan yang memadai bagi Riyadh. Amerika Serikat tetap memiliki pengaruh besar, tetapi kepentingan domestik dan kalkulasi strategisnya dapat membatasi kesediaannya untuk terlibat langsung.

Bagi Cina, keadaan tersebut membuka ruang diplomasi sekaligus memperlihatkan batas kemampuannya. Beijing dapat mengkritik dominasi militer Amerika dan menawarkan gagasan keamanan regional yang lebih mandiri. Namun, Cina belum menunjukkan kesediaan untuk menggantikan jaminan pertahanan Amerika dengan komitmen militer yang sebanding.

Dengan demikian, muncul paradoks geopolitik, di mana Cina ingin berkontribusi pada tatanan regional yang tidak terlalu bergantung pada Washington, tetapi ketika krisis keamanan terjadi, Beijing lebih memilih menggunakan pengaruh diplomatik daripada menjadi penjamin pertahanan.Salah satu pertanyaan penting kemudian adalah seberapa jauh Cina dapat memengaruhi Houthi melalui hubungannya dengan Iran. Houthi memiliki kedekatan politik dan militer dengan Teheran, tetapi tidak tepat menganggap setiap keputusan kelompok tersebut sepenuhnya dikendalikan Iran. Houthi tetap memiliki otonomi sendiri.

Permintaan Beijing kepada Teheran untuk membantu meredakan serangan Houthi merupakan langkah diplomatik yang masuk akal, tetapi hasilnya tidak otomatis terjamin. Pengaruh terhadap mitra strategis tidak sama dengan kemampuan memerintah mereka.

Karenanya, Cina harus menghadapi kenyataan bahwa hubungan ekonomi dan diplomatik yang erat tidak selalu menghasilkan kepatuhan politik. Jika Teheran sendiri memiliki keterbatasan dalam memengaruhi keputusan Houthi, maka tekanan Beijing terhadap Iran mungkin tidak cukup untuk menghentikan serangan Houthi ke Saudi.

Sejumlah pengamat Cina memperkirakan bahwa konflik Yaman berpotensi berakhir dalam kebuntuan berkepanjangan, di mana tidak ada kemenangan militer yang menentukan, tetapi juga tidak ada penyelesaian politik yang bertahan lama. Skenario ini berbahaya karena memungkinkan masing-masing pihak mempertahankan kemampuan untuk mengganggu keamanan pihak lain.

Cina dapat mengambil peran yang lebih konstruktif dengan mendorong penghentian serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, mendukung mediasi utusan khusus PBB, serta memfasilitasi dialog yang melibatkan berbagai unsur politik Yaman. Beijing juga dapat menggunakan hubungannya dengan Riyadh dan Teheran untuk mendorong komitmen yang lebih konkret terhadap gencatan senjata dan proses politik inklusif.

Pungkasannya, ukuran kesuksesan diplomasi tidak seharusnya berhenti pada stabilnya harga minyak atau pulihnya lalu lintas pelayaran kapal. Malahan, keberhasilan mesti dinilai dari berkurangnya kekerasan, perlindungan warga sipil, dan juga terbukanya jalan menuju perdamaian berkelanjutan di Yaman.