Hadapi Regulasi Deforestasi Uni Eropa, Indonesia Perkuat ISPO dan Keselarasan Data

Indonesia terus memperkuat tata kelola kelapa sawit berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi tantangan pasar global. Salah satu upaya yang dilakukan melalui pengembangan konsep Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO) serta penyelarasan kerangka data yang diusulkan dengan persyaratan implementasi Regulasi Deforestasi Uni Eropa (European Union Deforestation Regulation/EUDR).

Sebelumnya, delegasi Indonesia telah memaparkan perkembangan dan berdiskusi dengan otoritas terkait dalam rangkaian agenda Forest, Agriculture and Commodity Trade (FACT) dan Amsterdam Declaration Partnership (ADP). Pembahasan tersebut kemudian dilanjutkan melalui pertemuan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin dengan fokus pada pengembangan ISPO dan SI-ISPO sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola serta mendukung kesiapan Indonesia dalam memenuhi tuntutan pasar global.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Bidang Perekonomian Indonesia, Dida Gardera menyampaikan, bahwa kelapa sawit memiliki peran strategis dalam mendukung logistik, konektivitas digital, layanan perdagangan, serta pemenuhan ketentuan rantai pasok global. Sejalan dengan peran tersebut, sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus dikembangkan sejak sertifikasi wajib mulai diterapkan pada 2011 untuk perusahaan kelapa sawit.

Baca Juga: Eropa Gunakan Isu Deforestasi untuk Kendalikan Harga Sawit

Dida menjelaskan, berbagai penyempurnaan terus dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan kredibilitas industri kelapa sawit Indonesia. Salah satunya melalui Peraturan Presiden No 16/2025 yang membawa tiga perubahan utama, yaitu perluasan cakupan sertifikasi dari perkebunan ke industri hilir dan usaha bioenergi berbasis kelapa sawit, penguatan dukungan pembiayaan dan teknis bagi pekebun, serta peningkatan ketertelusuran rantai pasok untuk memastikan produk berasal dari lahan yang dikelola secara legal.Dalam paparannya, Dida menjelaskan, bahwa pemerintah juga memberikan dukungan kepada pekebun untuk memenuhi standar keberlanjutan dan mempertahankan keterlibatan mereka dalam rantai pasok kelapa sawit. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan sertifikasi, pendampingan, pelatihan Sistem Kendali Internal (Internal Control System/ ICS), serta pengawasan dalam siklus sertifikasi lima tahunan.

“Dukungan ini bertujuan membantu pekebun memenuhi standar keberlanjutan sekaligus mempertahankan keterlibatan mereka dalam rantai pasok. Di sisi lain, sektor minyak kelapa sawit atau CPO memiliki peran penting dalam menghasilkan devisa negara. Oleh karena itu, upaya menjaga keberlanjutan sektor ini perlu terus diperkuat, salah satunya melalui pengembangan SI-ISPO sebagai platform digital terpusat. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data penting secara real-time, sebagaimana diatur dalam Permenko Perekonomian No 14/2025,” kata Dida dalam keterangan pers, Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: Tata Kelola Sawit Berkelanjutan, Guru Besar IPB Sodorkan Eksplorasi Konsep Nexus Baru

Dalam konteks akses pasar global, lanjut dia, Indonesia terus memperkuat sistem kepatuhan nasional guna menghadirkan transparansi, landasan hukum, serta bukti yang dapat diverifikasi secara digital. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk kelapa sawit Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang berkelanjutan. “Indonesia berkomitmen penuh untuk memasok produk kelapa sawit yang layak secara ekonomi, bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta memiliki transparansi digital yang dapat diverifikasi,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Sandry Pasambuna menyebutkan, bahwa keterlibatan pihaknya dalam agenda ini menjadi bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung penguatan ekosistem sawit berkelanjutan Indonesia, khususnya melalui pemanfaatan data, ketertelusuran, verifikasi, dan assurance sesuai dengan kompetensi serta ruang lingkup layanan perusahaan.

“SI-ISPO merupakan salah satu penguat dari sisi digital traceability, sehingga data dan evidence dari proses sertifikasi dapat dikelola dan dihubungkan dengan kebutuhan supply chain. Dengan ketersediaan data yang terintegrasi dan dapat ditelusuri, pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat dalam menunjukkan kredibilitas rantai pasoknya,” jelasnya.

Dalam mendukung ekosistem tersebut, kata dia, Sucofindo memiliki kapabilitas untuk memberikan layanan verifikasi dan assurance terhadap data maupun evidence yang menjadi bagian dari ekosistem keberlanjutan dan ketertelusuran.

“Sucofindo ke depannya akan terus hadir memberikan assurance di berbagai titik aktivitas rantai pasok, khususnya pada komoditas kelapa sawit, sebagai independent assurance partner sesuai dengan perannya di bidang Testing, Inspection, Certification. Salah satunya, kami dapat membantu memastikan bahwa informasi dan evidence dalam supply chain memiliki tingkat keandalan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.