Evaluasi Kebijakan Ganjil Genap Gajah Mada-Kota Tua, Dishub DKI Pastikan Gandeng Para Pakar

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta Budi Awaluddin, mengatakan masih melakukan kajian mendalam terkait kebijakan ganjil genap, khususnya di ruas Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Gunung Sahari, hingga Kota Tua. Analisis kajian itu dilakukan menyusul adanya keluhan oleh para pelaku usaha mengenai dampak kebijakan ini di sejumlah ruas jalan tersebut.

Budi menyebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyampaikan perkembangan kajian lebih lanjut dengan melibatkan para ahli dan kalangan akademisi untuk mendapatkan hasil yang optimal.

"Ya, kita lagi kaji ini, nanti kalau sudah, kami informasikan dan kita akan memanggil para pakar juga ya, para akademisi untuk lebih intens mengkaji tentang itu," ujar Budi saat ditemui di kawasan Bundaran HI (Hotel Indonesia), Minggu (11/10/2026).

Baca juga: Dishub DKI Kaji Shelter Parkir Gratis 30 Menit bagi Ojol di Mal

Selain kawasan Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Gunung Sahari, hingga Kota Tua. Dia menjelaskan pemerintah DKI Jakarta juga akan mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil genap di 25 ruas jalan lainnya.

"Ya, kan ada 25 ruas jalan ya, dan beberapa yang seperti yang menuju Hayam Wuruk, ke Kota, itu yang dipermasalahkan oleh beberapa pelaku usaha dan juga yang menuju ke Gunung Sahari, nah itu juga beberapa yang dikeluhkan juga oleh pelaku usaha. Nah ini nanti akan kita kaji," kata Budi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera mengkaji kebijakan ganjil genap di Jakarta, khususnya ruas Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk hingga Kota Tua. Kajian itu dilakukan lantaran adanya sejumlah masukan terkait dampak kebijakan tersebut.

"Untuk ganjil genap segera kita lakukan kajian. Memang bukan hanya di tempat yang tadi disampaikan, di Gajah Mada, Hayam Wuruk, sampai dengan Kota Tua, itu mereka merasakan dampak yang sudah cukup lama," kata Pramono kepada wartawan di Velodrome, Jakarta Timur, Minggu (4/10/2026).

Menurutnya, hasil kajian ini akan menjadi dasar Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan kelanjutan kebijakan ganjil genap. Pramono menilai perkembangan proyek MRT Jakarta menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi kebijakan tersebut. la berharap pekerjaan konstruksi di permukaan dapat rampung pada 2027.

"Karena memang pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai dengan 2027 itu sudah bisa terselesaikan," ucapnya.

Lebih jauh, setelah pekerjaan tersebut selesai, Pemprov DKI Jakarta akan menilai kembali apakah kebijakan ganjil genap masih perlu diperlukan. "Sehingga dengan demikian, apakah kebijakan ganjil genap itu masih perlu dilakukan atau tidak, segera saya putuskan," kata Pramono.