Pakar Dorong MBG Bikin Terobosan Pilot Project di Kantong Kemiskinan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono dinilai serius dalam membenahi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembenahan tersebut harus diikuti terobosan yang lebih mendasar menyusul masih terjadinya kasus dugaan keracunan makanan.

Penilaian itu disampaikan oleh Komunikolog Dr Emrus Sihombing. Dia mengatakan kebijakan zero tolerance yang ditegaskan Sudaryono harus benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan MBG di lapangan. Menurut dia, kasus keracunan yang masih terjadi menunjukkan adanya persoalan dalam sistem penyediaan dan distribusi makanan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Baca juga: BGN Setop Sementara Operasional MBG di Sebagian Wilayah Jabar Imbas Gunung Anak Krakatau

"Saya berpendapat kepala BGN yang baru sudah mulai bekerja maksimal. Tetapi sejalan dengan itu masih terus terjadi keracunan. Zero tolerance, setelah dilantik pun masih terjadi. Kenapa ini masih berlangsung?" kata Emrus di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Ia menyarankan Sudaryono mempertimbangkan moratorium sementara pelaksanaan MBG di wilayah tertentu untuk membangun dan menguji sistem yang lebih aman sebelum program kembali dijalankan secara penuh. Menurut Emrus, moratorium tersebut tidak harus berlaku secara nasional.

Pemerintah dapat melakukan pilot project selama sekitar tiga hingga enam bulan di wilayah dengan karakteristik tertentu, seperti kantong kemiskinan, daerah terpencil, tertinggal, terluar, maupun wilayah perbatasan.

Baca juga: 504 Dapur MBG Ditutup Permanen, Kepala BGN: Sanitasi dan Higienisnya Tak Layak

"Harus ada terobosan baru. Kalau tetap jalan makanan yang dimasak, ada jalan keluar, yaitu moratorium. Tiga bulan atau enam bulan, lalu dilakukan pilot project," ujarnya.

Emrus mencontohkan, dalam proyek percontohan tersebut pemerintah dapat memetakan kebutuhan setiap wilayah secara lebih spesifik. Persoalan penyimpanan makanan, kapasitas lemari pendingin, kebutuhan gizi anak, hingga sumber bahan pangan harus disesuaikan dengan kondisi setempat.Di daerah pesisir, misalnya, sumber protein dapat lebih banyak berasal dari hasil tangkapan nelayan setempat. Sementara di daerah lain, bahan pangan dapat disesuaikan dengan potensi petani, peternak, UMKM, koperasi, maupun usaha pangan lokal.

"Misalnya ditemukan masalah penyimpanan makanan di kulkas. Berapa yang dibutuhkan anak-anak dan berapa kulkas yang diperlukan? Kalau di pantai, mungkin suplai makanan berupa ikan dari nelayan. Berdasarkan pilot project, masing-masing diperbaiki," katanya.

Setelah model tersebut dianggap aman dan efektif, lanjut Emrus, sistem dapat diterapkan secara lebih luas. Ia menilai pendekatan semacam itu penting karena kondisi setiap daerah tidak dapat disamakan.

"Penyajian makanan di kantong kemiskinan kota berbeda dengan daerah perbatasan. Modelnya berbeda, jangan digeneralisasi," ujarnya.

Selain moratorium dan proyek percontohan, Emrus mengusulkan alternatif berupa bantuan tunai untuk kebutuhan makanan bergizi. Menurut dia, skema tersebut dapat mengurangi risiko keracunan sekaligus mempersempit celah penyimpangan dalam rantai pengadaan makanan."Pertama, lakukan bantuan tunai makanan bergizi dan tidak korupsi. Kalau bantuan tunai ditolak, atau tetap harus memberikan makanan yang dimasak, maka bisa dilakukan moratorium," katanya.

Emrus menilai gagasan tersebut masih sejalan dengan tujuan awal Presiden Prabowo Subianto menjalankan MBG, yakni memastikan masyarakat, khususnya anak-anak yang membutuhkan, memperoleh asupan gizi yang baik.

Ia menegaskan dirinya mendukung tujuan program tersebut, tetapi persoalan utama berada pada pelaksanaan di lapangan. "Saya objektif, saya usahakan seobjektif mungkin terkait program MBG. Kita harus menghargai ide Pak Prabowo. Tujuannya positif karena memang diperlukan gizi bagi anak yang memerlukan," katanya.

Emrus juga menilai pemerintah perlu mengevaluasi sasaran penerima MBG. Ia mempertanyakan pemberian makanan secara seragam kepada seluruh siswa tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga.

Menurut dia, kemampuan ekonomi masyarakat di setiap wilayah maupun sekolah berbeda. Karena itu, MBG seharusnya lebih diprioritaskan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk anak-anak dari keluarga miskin serta masyarakat di wilayah terpencil dan tertinggal."Jangan dibagi di SD semua dapat, karena di situ ada varian ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat satu kelas berbeda-beda," katanya.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat memprioritaskan sekolah yang berada di kawasan kantong kemiskinan di perkotaan maupun daerah yang jauh dari pusat pelayanan.

"Kalau disasar kantong kemiskinan di kota, daerah terpencil, terujung, tertinggal, itu harusnya disasar. Kalau itu disasar, bagus sekali sehingga tidak mubazir," ujarnya.

Emrus juga meminta pemerintah memastikan makanan yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh penerima manfaat. Evaluasi dapat dilakukan dengan melihat makanan yang tersisa dan mencari tahu penyebabnya.