Belum Tiga Bulan Jabat Jampidsus, Kinerja Kuntadi Dinilai Progresif

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi dinilai bekerja tanpa banyak sorotan. Jarang tampil di media dan minim pernyataan, langkah penegakan hukum yang dilakukan justru menyasar sejumlah perkara besar yang melibatkan korporasi hingga dugaan kejahatan di sektor sumber daya alam.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai gaya kerja tersebut menunjukkan pendekatan penegakan hukum yang lebih mengedepankan hasil ketimbang sensasi. Meski belum genap tiga bulan menjabat Jampidsus, Kuntadi dinilai telah menunjukkan progres melalui sejumlah perkara dengan nilai kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

"Saya kira kinerja Jampidsus Kuntadi sangat progresif, berani menyasar sektor sumber daya alam, mengusut perkara yang melibatkan korporasi besar yang selama ini tidak tersentuh, termasuk perkara TPPU," kata Iwan, Jumat (9/10/2026).

Salah satu perkara yang ditangani adalah dugaan manipulasi pajak PT Toba Pulp Lestari (PT TPL). Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung telah menetapkan PT TPL bersama sejumlah pihak sebagai tersangka. Nilai kerugian negara dalam perkara ini diperkirakan mencapai Rp2 triliun.

Perkara tersebut juga berpotensi menyeret pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan korporasi tersebut. Selain perkara PT TPL, Kejagung menangani dugaan korupsi terkait aktivitas pertambangan nikel PT Ceria Nugraha Indotama. Dalam perkara ini, penyidik disebut berhasil melakukan pemulihan kerugian negara senilai Rp4.401,6 miliar.

Kasus lain yang juga menjadi perhatian adalah dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP. Perkara tersebut disebut menimbulkan kerugian negara hingga Rp2 triliun.

"Banyak lagi kasus lain yang menyeret korporasi serta pejabat kementerian atau pejabat daerah dengan nilai kerugian fantastis. Termasuk korupsi kawasan hutan di mana ribuan hektare berhasil dikuasai kembali oleh negara," ujar Iwan.

Menurut Iwan, gaya Kuntadi cenderung senyap dalam mengusut dan menangani perkara yang merugikan keuangan negara. Alih-alih mengejar sensasi dan viralitas, pendekatan kerja yang dijalankan justru mengedepankan prinsip ketelitian, proses yang sistematis dengan hasil yang terukur.

"Tidak hanya bermodal keberanian, dia punya pendekatan komprehensif tentang bagaimana menangani tindak pidana korupsi serta memaksimalkan penyelamatan keuangan negara," katanya.Dia menyebut, gaya dan pendekatan Kuntadi sangat penting dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada Kejagung. Saat ini, kata Iwan, publik tidak butuh suguhan teatrikal penegakan hukum yang diperankan oleh aktor tertentu Kejagung. Sebaliknya, yang dituntut publik adalah transparansi, akuntabilitas, keadilan serta konsistensi Korps Adhyaksa dalam menegakkan hukum.

Iwan menampik isu beredar yang melekatkan Kuntadi dengan Jokowi atau 'Geng Solo'. Menurutnya, isu itu terlalu mengada-ada serta kontradiktif dengan realitas karier Kuntadi. Ketimbang meladeni isu itu, Iwan meminta semua kalangan turut mengawasi dan memberikan masukan produktif ke Kejagung.

"Justru kita harus curiga isu itu sengaja dihembuskan untuk melemahkan kinerja Jampidsus yang selama ini memang dikenal kaku, tidak mau kompromi dengan koruptor," katanya.

Sampai sejauh ini Iwan mengaku belum pernah mendengar rekam jejak kontroversial yang menodai integritas Kuntadi. Sebaliknya, dia mengenal mantan Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung itu sebagai sosok sederhana, kalem, dan jauh dari hiruk pikuk.

"Sekelas dia rumahnya di gang sempit, catatan LHKPN kekayaannya cuma Rp3,6 miliar, dan itu fakta," katanya.

Padahal, lanjut Iwan, Kuntadi malang melintang di lingkungan Kejaksaan serta beberapa kali memegang jabatan penting mulai Kajari, Direktur Penyidikan Jampidsus, Kajati, sampai Kepala BPA."Saya yakin isu receh itu tidak pengaruh, karena dia memang sosok tangguh, punya kapasitas dan integritas," katanya.