Fahri Hamzah Kritisi Wacana Ambang Batas Parlemen 5: Bukan untuk Kepentingan Rakyat
Wakil Ketua Umum Partai Gelombang (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai, usulan ambang batas parlemen 5 persen merupakan bentuk kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar di Senayan. Menurutnya, besaran threshold itu bukan untuk kepentingan rakyat dalam Pemilu 2029.
"Bahwa angka threshold yang ada di kisaran 4 hingga 7, termasuk 5 saat ini hanyalah kompromi politik demi menyelamatkan posisi partai-partai besar, bukan untuk kepentingan rakyat," kata Fahri dalam keterangannya, Minggu (4/10/2026). Fahri mengatakan, ada dua mazhab utama dalam penentuan ambang batas pemilu, yakni mazhab kedaulatan rakyat dan mazhab penguatan presidensialisme. Ia berkata, pilar utama demokrasi adalah memurnikan kedaulatan suara rakyat.
Dalam mazhab ini, kata dia, berapa pun suara yang diraih oleh sebuah partai atau calon, aspirasi mereka wajib diakomodasi di parlemen tanpa terganjal syarat pembatasan parliamentary threshold.
Baca Juga: GKSR: PT 5 Persen Sebaiknya Dihindari, Ambang Batas Parlemen Cukup 1 Persen
"Seberapa pun partai politik berhasil mengirim satu orang ke DPR RI, biarkan dia menjadi anggota dewan karena dia dipilih oleh rakyatnya. Biarkan dia bersuara. Jangan-jangan satu anggota dewan itu bisa lebih jago dan berani menyuarakan aspirasi rakyat dibanding yang lain," tegas Fahri.Ia menegaskan, Partai Gelora secara tegas berada pada posisi mendorong ambang batas parlemen 0 (nol persen), serta menolak usulan parliamentary threshold (PT) 4, 5, atau 7
Di sisi lain, bagi kelompok yang beralasan ingin menguatkan sistem presidensialisme dan menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Fahri pun menantang DPR untuk sekalian menetapkan ambang batas yang tinggi.
"Kalau memang mau menyederhanakan partai politik untuk menguatkan presidensialisme, bikin saja threshold-nya sekalian 20. Berani tidak? Supaya yang lolos hanya satu atau dua partai seperti di Amerika Serikat," ujarnya.
