PHPU Masuk Tahap Pembuktian di MK, Denny Indrayana Berharap Fakta Terungkap

Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu tengah menyiapkan pengaduan terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada komunitas Kurdi. Ini sebagai pembalasan setelah Ankara berupaya memburu Netanyahu melalui Interpol.

Menurut sumber Israel yang berbicara kepada i24NEWS, Netanyahu telah memerintahkan tim antarkementerian Israel serta direktur Departemen Hukum Internasional untuk mulai menyiapkan pengaduan tersebut.

Baca Juga: Erdogan Murka Turki Dianggap Ancaman Baru bagi Israel

Direktur Komunikasi Kepresidenan Turki Burhanettin Duran membantah tuduhan terhadap Erdogan tersebut dan menyebutnya “tidak berdasar.” Dia mengatakan tuduhan itu tidak akan dapat mengalihkan perhatian dari tindakan Israel di Gaza maupun proses hukum di Israel yang menjerat Netanyahu dalam kasus korupsi.

Langkah balasan Netanyahu muncul setelah Erdogan pada Agustus lalu mengumumkan bahwa dia telah meminta Interpol menerbitkan "Red Notice" terhadap Netanyahu terkait tindakan Israel mencegat kapal-kapal aktivis Global Sumud Flotilla yang menuju Gaza.

"Red Notice" merupakan permintaan kepada aparat penegak hukum di berbagai negara untuk menemukan dan menahan sementara seseorang yang sedang dicari.Pada November 2024, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga Palestina di Gaza.

Israel tidak mengakui kewenangan ICC dan telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pejabat ICC, termasuk jaksa penuntut utama pengadilan tersebut, Karim Khan, dengan dukungan Amerika Serikat.

Karena itu, Israel kemungkinan akan berupaya mendorong kasus terhadap Erdogan melalui "negara ketiga", bukan secara langsung melalui mekanisme bilateral.

Turki juga tidak mengakui kewenangan ICC dan belum menandatangani Statuta Roma, dokumen yang menjadi dasar pembentukan pengadilan tersebut.

Menurut Reuters, Washington telah mendesak ICC untuk membatalkan surat perintah penangkapan yang diterbitkan pada 2024 terhadap para pejabat Israel, serta menghentikan penyelidikan sebelumnya terhadap pasukan AS di Afghanistan.Pada 20 September, media-media AS melaporkan bahwa Washington telah menyiapkan sanksi terhadap ICC dan berencana mengumumkannya dalam waktu dekat. Sanksi tersebut akan melarang warga negara dan perusahaan AS menyediakan dana, barang, maupun jasa kepada ICC tanpa izin dari Departemen Keuangan AS.

Dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pekan lalu, Presiden AS Donald Trump menyebut ICC sebagai “kelompok orang jahat” dan mendesak negara-negara anggotanya segera keluar dari pengadilan tersebut. Pernyataan itu menggemakan kampanye Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada Juli untuk membongkar pengadilan tersebut “bata demi bata".

Fokus pada Konflik Turki dengan Kurdi

Laporan i24NEWS menyebut kasus yang disiapkan Israel terhadap Erdogan akan berfokus pada tuduhan mengenai tindakan Turki terhadap kelompok minoritas Kurdi di wilayah timur Turki. Kasus tersebut juga akan mencakup tuduhan bahwa pemerintah Erdogan memberikan pendanaan kepada Hamas.

“Namun, sumber menyatakan bahwa Israel berharap perkara tersebut sebenarnya tidak perlu diajukan dan bertujuan menggunakan keberadaan kasus tersebut sebagai alat tawar terhadap Erdogan, yang secara efektif menjadikannya sebagai upaya pencegahan,” demikian laporan i24NEWS, Senin (28/9/2026).

Laporan tersebut muncul ketika Netanyahu tengah berkampanye untuk masa jabatan ketujuh sebagai PM Israel dan dapat memperoleh keuntungan politik dengan menampilkan diri sebagai pemimpin yang tegas terhadap pemimpin asing yang dipandang memusuhi Israel. Pemilu Knesset dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober.Erdogan juga dapat memperoleh keuntungan politik di dalam negeri ketika mengkritik Netanyahu, mengingat kemarahan publik Turki terhadap tindakan Israel di Gaza.

Presiden Turki tersebut secara rutin menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang dan menuduh Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

Namun, meskipun Erdogan dan Netanyahu kerap saling melontarkan kritik secara terbuka, kerja sama ekonomi antara Israel dan Turki disebut tetap berlangsung selama perang di Gaza.

Turki belum menghentikan pengiriman minyak ke Israel. Minyak tersebut berasal dari Azerbaijan dan dialirkan melalui jaringan pipa menuju pelabuhan Ceyhan di Turki sebelum dimuat ke kapal tanker untuk dikirim ke Israel.

Selain minyak, Turki juga terus mengekspor baja dan berbagai material lain yang dibutuhkan Israel untuk melanjutkan operasi militernya di Gaza dan Lebanon.