Pendidikan Perdamaian untuk ASEAN: Refleksi Filipina 2026

Ridwan al-MakassaryDosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.

PADA 22–23 September 2026, ASEAN Peace Education High-Level Conference dengan mengusung tema “Peace Education for Shared Futures and Enduring Cooperation” dihelat di Quezon City, Filipina. Forum ini digagas Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU), bersama Department of Education, Philippine Center for Islam and Democracy, serta berbagai mitra regional dan internasional, termasuk KAICIID, Lembaga Dialog Internasional, yang telah membiayai partisipasi sebagian peacebuilders dari berbagai negara ASEAN. Lebih dari 400 pemimpin pendidikan, pembuat kebijakan, akademisi, praktisi perdamaian dan kaum muda telah menghadiri acara tersebut di hotel Crowne Plaza, Manila.

Tulisan reflektif ini, terkait dengan keikutsertaan saya, di konferensi tersebut. Pada puncak perenungan penulis berpandangan bahwa ada ironi di Asia Tenggara, yaitu kita hidup di sebuah kawasan yang acap dipuji oleh karena keberagaman budaya, agama, etnis, dan tradisinya, tetapi pada saat yang sama generasi mudanya tumbuh di tengah dunia yang semakin dirundung oleh kebencian, disinformasi, polarisasi dan kekerasan simbolik. Karenanya, pertanyaan mendasar tulisan ini adalah bagaimana perdamaian diwariskan kepada generasi muda berikutnya?

Konferensi tingkat tinggi pendidikan perdamaian ini bukanlah sekadar forum pendidikan. Lebih dari itu, ia adalah diskusi tentang masa depan perdamaian di ASEAN dan dunia global.

Selama ini, kita acap memahami perdamaian melalui bahasa negara, seperti perjanjian, diplomasi, gencatan senjata, kerja sama keamanan dan penyelesaian konflik. Namun, kita menyadari bahwa perdamaian yang hanya berhenti pada diplomasi acap memiliki kelemahan mendasar yaitu ia belum tentu mampu mengubah cara pandang manusia dalam memandang manusia yang lain.Karena itu, pesan OPAPRU patut diperhatikan, di mana pendidikan perdamaian mesti dipandang sebagai investasi bagi ketahanan, stabilitas dan masa depan masyarakat. Dia bukan sekadar tambahan mata pelajaran, melainkan proses membentuk manusia yang mampu memahami perbedaan, mengelola konflik dan menolak kekerasan.

Di sinilah pendidikan perdamaian menjadi penting bagi ASEAN. Meskipun pada praktiknya istilah pendidikan perdamaian berbeda-beda di setiap negara. Indonesia sendiri menggunakan istilah ini secara terbatas, terutama di kalangan NGO, tetapi kandungan pelajaran pendidikan perdamaian telah terintegrasi di beberapa mata kuliah di perguruan tinggi Indonesia.

Secara kesejarahan, ASEAN memiliki sejarah konflik bersenjata, ketegangan etnis, konflik komunal, separatisme, ekstremisme kekerasan dan berbagai bentuk eksklusi sosial. Pada saat yang sama, ASEAN juga mempunyai pengalaman panjang dalam membangun dialog dan kerja sama di tengah keberagaman. Maka, pendidikan perdamaian seharusnya tidak hanya mengajarkan tentang perang, tetapi juga tentang bagaimana manusia mencegah perang sebelum meletus.

Hemat penulis, ada sebuah gagasan penting yang muncul dari forum Filipina, yaitu infrastruktur perdamaian yang paling tahan lama bukan selalu berupa bangunan, tetapi manusia. Sekolah dan universitas memiliki posisi strategis dalam membangun infrastruktur tersebut. Di ruang kelas, seorang anak belajar bukan hanya matematika, sejarah atau ilmu sosial. Ia juga belajar bagaimana memperlakukan orang yang berbeda agama, etnis, bahasa dan pandangan. Di sinilah pendidikan perdamaian bertemu dengan pendidikan kewargaan, toleransi, literasi digital dan dialog antaragama.

Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn, menekankan bahwa pendidikan perdamaian berkelindan dengan dialog, inklusi dan responsible digital citizenship, sekaligus pemberdayaan anak muda guna membangun komunitas ASEAN yang damai menuju 2045. Kita memiliki populasi tunas muda yang besar. Generasi Z hidup bukan hanya di ruang kelas, tetapi juga di TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp dan berbagai ruang digital lain. Konflik yang dahulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk menyebar kini dapat menjadi viral dalam hitungan menit. Kebencian tidak lagi harus hadir dalam bentuk pidato. Bahkan, ia dapat hadir sebagai meme, potongan video, komentar, algoritma dan informasi palsu.

Karenanya, pendidikan perdamaian pada abad ke-21 mesti sekaligus menjadi digital peace education. Pendidikan perdamaian tidak cukup mengajarkan anak muda untuk berkata “tidak” kepada kekerasan. Mereka harus belajar mengapa kekerasan terjadi, bagaimana prasangka dibentuk, bagaimana propaganda bekerja, bagaimana disinformasi menyebar, bagaimana algoritma memperkuat polarisasi, dan juga bagaimana perbedaan dapat dinegosiasikan tanpa menghilangkan martabat pihak lain.

Inilah sebabnya forum konferensi menempatkan critical thinking dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab sebagai bagian penting pendidikan perdamaian. Dalam konteks kecerdasan artifisial, kemampuan membedakan antara fakta dan kepalsuan menjadi semakin penting. Dengan kata lain, kita membutuhkan generasi yang bukan hanya information literate (melek informasi), tetapi juga peace literate (melek perdamaian).

Orang yang melek perdamaian tidak berarti orang yang selalu setuju. Sebaliknya, ia mampu berbeda tanpa membenci; berdebat tanpa merendahkan; mengkritik tanpa melakukan dehumanisasi; dan memperjuangkan kepentingannya tanpa menghilangkan hak orang lain.

Pendidikan perdamaian ASEAN tidak boleh menjadi proyek yang berorientasi Barat, terlalu elitis, atau terlalu akademis. Dalam konferensi tersebut, pengetahuan masyarakat adat dan hukum adat juga mendapat perhatian sebagai sumber penting bagi pembangunan perdamaian dan resolusi konflik. Pengalaman-pengalaman di berbagai Kawasan di Asia Tenggara, misalnya musyawarah di dunia Melayu, dipandang mengandung pelajaran tentang dialog, rekonsiliasi, penghormatan terhadap perbedaan budaya dan tanggung jawab bersama.Bagi Indonesia, momentum Filipina seharusnya menjadi kesempatan untuk memperkuat kembali pendidikan perdamaian di sekolah, madrasah, pesantren dan perguruan tinggi. Pendidikan agama dapat menjadi ruang dialog, bukan ruang penguatan prasangka.

Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi laboratorium toleransi. Sementara pendidikan sejarah dapat mengajarkan bahwa konflik bukan takdir atau qadarullah (digariskan Tuhan). Dan, pendidikan digital dapat membentuk generasi yang tidak mudah menjadi korban maupun penyebar kebencian.

Pungkasannya, di tengah dinamika ASEAN yang semakin kompleks, investasi perdamaian melalui pendidikan perdamaian penting kita wariskan kepada generasi 2045. Karena mereka bukan hanya generasi yang cerdas dan kompetitif, tetapi generasi yang mesti mengetahui dan merayakan bagaimana hidup bersama. Cara mencapainya di antaranya adalah dengan menyuburkan pendidikan perdamaian di Kawasan ASEAN.