PISA 2025: Skor Membaca dan Sains Naik, Fondasi Belajar Masih Perlu Diperkuat

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2025 menunjukkan sejumlah sinyal positif bagi wajah pendidikan Indonesia. Meski ada tanda perbaikan, fondasi belajar siswa di Tanah Air masih perlu diperkuat.

Berdasarkan laporan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), skor sains siswa Indonesia mencapai 389 poin, sementara skor membaca dan matematika masing-masing 365 serta 364 poin. Dibandingkan dengan PISA 2022, sains dan membaca naik 6 serta 7 poin. Sedangkan matematika turun 2 poin.

Hal yang menarik sekaligus perlu digaris bawahi adalah bahwa sekalipun skor sains dan membaca naik, peringkat Indonesia justru turun dibandingkan PISA 2022, karena sejumlah negara peserta lain mencatat kemajuan yang lebih cepat.

Baca juga: Gunung Anak Krakatau Erupsi, Pemprov Banten Perpanjang PJJ hingga 11 September 2026

Data OECD juga menunjukkan sisi lain yang lebih mengkhawatirkan, yakni sebagian besar siswa Indonesia belum mencapai kompetensi dasar atau Level 2, yakni 63,2 di sains, 72,89 di membaca, dan 83,07 di matematika. Anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan (BSANP) Achmad Rizali mengatakan, hasil PISA 2025 merupakan sebuah harapan di tengah tantangan pendidikan.

"Meski naiknya hanya tipis dan ada yang turun, masih ada harapan. Beberapa ikhtiar dari kementerian yang berdampak positif harus terus digenjot," katanya, melalui keterangan tertulis, dikutip Senin (14/9/2026).

Achmad menjelaskan bahwa kenaikan skor membaca dan sains bisa menjadi indikator awal bahwa standar pembelajaran sudah berada di arah yang tepat. Namun, ia mengingatkan satu titik capaian belum bisa digunakan untuk menggeneralisasi tren jangka panjang. Alih-alih sekadar merayakan kenaikan tipis, Achmad mengajak semua pihak berfokus pada solusi.

Baca juga: Anak Makin Dekat dengan Layar, Parenting Alam Jadi Alternatif di Era Digital

“Target Indonesia di Tahun 2029 saja masih besar. Matematika misalnya, Tahun 2029 dipatok 409, padahal sekarang baru 364, masih butuh 45 poin lagi. Sains sekitar 35 dan membaca 37 poin. Bisakah rata-rata hanya naik 6 poin mencapai target itu? Sangat berat karena PISA 2029 akan diuji di 2027,” jelasnya. Skor PISA, tambah Achmad, bukan sekadar metrik pendidikan, melainkan fondasi bagi perekonomian negara. Angka tersebut berkaitan erat dengan Human Capital Index (HCI) yang pada akhirnya menentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

“Jika skor PISA rendah, rendah pula HCI-nya dan target PDB sulit dicapai. Contoh, HCI kita sekarang baru 54, karena komponen skor PISA kita yang hanya sebesar itu. Padahal jika ingin PDB per kapita naik di tahun 2029 sebesar 8.000 USD (sekarang baru 5.200 USD), HCI harus sekitar 56 dengan rata-rata skor PISA sebesar 410-an,” terangnya.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, salah satu pendiri Ikatan Guru Indonesia (IGI) ini mengusulkan tiga solusi strategis. Pertama, diperlukan langkah makro yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan koordinasi harian dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah melalui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Mutu SD/MI yang fokus pada sains, matematika, dan membaca.

"Inpres ini akan menghela semua sumber daya ke satu fokus pekerjaan seperti Inpres Penurunan Stunting yang sukses menurunkan rata-rata 2 setahun padahal awalnya dianggap ajaib," paparnya.

Kedua, berbagai ikhtiar kementerian harus dieksekusi secara tuntas hingga menyentuh level penerapan di kelas. Program seperti Gerakan Nasional Numerasi (GNN) dan Gerakan Literasi Sekolah (GLS) akan jauh lebih efektif jika digabungkan dan dikelola benar-benar sebagai sebuah gerakan nasional.

Terakhir adalah pemerintah wajib mengevaluasi mutu guru lulusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), sekaligus mengevaluasi kurikulum Pendidikan Profesi Guru (PPG) khusus PGSD.

Achmad mengingatkan pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang sinkron dengan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/Akreditasi). Hasil PISA yang stagnan harus menjadi teguran bagi implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP).