Peluncuran PROAPPS, Dorong Digitalisasi Property & Estate Management

Ridwan al-MakassaryDosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Pengajar Mata Kuliah “Etnisitas, Agama dan Identitas Politik”

HARI ini 25 tahun yang lalu, dunia telah digemparkan dengan peristiwa spektakuler, yaitu dua pesawat (American Airlines Penerbangan 11 dan United Airlines Penerbangan 175) menabrak menara World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington. Peristiwa itu adalah serangan 11 September 2001 atau acap disebut Black September (September Kelabu/Hitam).

Tragedi sejarah tersebut tidak pernah benar-benar terlupa dari rerimbun ingatan, terutama para survivors dan kita yang hidup hari ini. Memang, ia berhenti sebagai peristiwa, tetapi terus hidup sebagai ingatan, trauma, dan bahkan kebijakan politik. Singkatnya, gemanya masih terasa dalam politik global, perang melawan terorisme, politik Islam, dan relasi antara agama dan negara.

Bagi Indonesia, September Hitam bukan sekadar tragedi Amerika. Ia adalah cermin dan pelajaran sekaligus bahan refleksi. Tragedi tersebut memperlihatkan bagaimana kekerasan atas nama agama dapat merubah cara pandang dunia memandang agama. Setelah September Hitam, Islam acap dipersepsikan melalui lensa terorisme.

Sebagai satu akibat, Muslim di berbagai belahan dunia acap menghadapi kecurigaan, stereotip, dan diskriminasi. Dalam waktu yang sama, kelompok-kelompok ekstremis memperoleh panggung baru untuk mengklaim bahwa dunia sedang berperang terhadap Islam.Karenanya, terorisme tidak hanya membunuh manusia, tetapi juga berusaha membajak makna agama. Indonesia memiliki pengalaman yang sangat berharga dalam menggumuli persoalan ini.

Bom Bali 2002, yang terjadi hanya setahun setelah 9/11, menjadi pengingat pahit bahwa ekstremisme kekerasan bukanlah fenomena yang jauh dari kehidupan kita. Berbagai aksi teror atas nama agama setelahnya memperlihatkan bahwa jaringan ideologis transnasional dapat menemukan ruang di tengah masyarakat yang secara historis dikenal sebagai moderat dan plural.

Tetapi Indonesia juga menunjukkan sesuatu yang berbeda. Terorisme tidak harus dijawab dengan menjadikan agama sebagai tersangka. Inilah pelajaran pertama yang penting: kita harus mampu membedakan antara Islam dan kekerasan yang mengatasnamakan Islam.

Kegagalan dalam membuat pembedaan ini hanya akan memperkuat propaganda ekstremis. Mereka, pelaku teroris, ingin meyakinkan anak muda bahwa dunia memusuhi Islam; sementara Islamophobia ingin meyakinkan publik bahwa Islam identik dengan kekerasan. Keduanya, meski tampak berlawanan, sesungguhnya bertemu pada satu titik, yaitu sama-sama menginginkan identitas yang tertutup dan antagonistik.

Indonesia semestinya menolak jebakan tersebut, karena kita mempunyai modal sosial yaitu Pancasila sebagai falasafah hidup berbangsa dan bernegara. Dalam praktiknya, kita memiliki tradisi kewargaan yang plural, pesantren, organisasi keagamaan yang moderat seperti NU dan Muhammadiyah, dan pengalaman panjang hidup merengkuh keragaman. Namun modal sosial tidak otomatis menjadi kekebalan sosial. Ia harus terus dirawat dan ditumbuhkan.Memang, tantangan hari ini lebih rumit daripada dua dekade lalu. Jika pada masa awal perang melawan terorisme negara berhadapan dengan organisasi yang relatif jelas, kini ancaman dapat bergerak melalui ruang digital.

Algoritma media sosial dapat mempertemukan anak muda dengan propaganda, teori konspirasi, ujaran kebencian, dan narasi eksklusif tanpa harus bertemu seorang perekrut secara fisik. Beberapa pemuda Indonesia bahkan tergiur bergabung dengan ISIS (Gerakan pengasong khilafah global) di Syiria.

Karena itu, counter-terrorism saja tidak cukup. Indonesia membutuhkan counter-narrative, digital literacy, dan social resilience. Kita tidak boleh hanya bertanya: bagaimana menangkap teroris? Kita juga harus bertanya: mengapa sebuah narasi kekerasan dapat terasa masuk akal bagi sebagian anak muda?

Pertanyaan ini membawa kita pada pelajaran kedua: terorisme tidak lahir hanya dari ideologi. Ia juga tumbuh dalam ekosistem ketidakadilan, keterasingan, krisis identitas, rasa tidak memiliki, dan politik kebencian.

Ini mengandung arti, bahwa tidak berarti kemiskinan atau marginalisasi otomatis menghasilkan terorisme. Tetapi, sebuah masyarakat yang gagal menyediakan rasa keadilan sosial dan martabat akan lebih mudah menjadi lahan subur bagi narasi yang menawarkan identitas, solidaritas, dan kepahlawanan palsu.Karena itu, pencegahan ekstremisme seharusnya tidak berhenti pada pendekatan keamanan. Ia harus menjadi proyek kewargaan. Sekolah dan universitas perlu mengajarkan bukan hanya toleransi sebagai slogan, tetapi kemampuan untuk hidup dengan perbedaan.

Media harus berhenti memberi oksigen berlebihan kepada provokasi yang menguntungkan secara komersial. Negara harus tegas terhadap kekerasan, tetapi tetap menjamin kebebasan beragama dan berekspresi. Organisasi keagamaan perlu terus menghadirkan tafsir keagamaan yang menjadikan kemanusiaan sebagai fondasi, bukan korban.

Pada akhirnya, refleksi September Hitam adalah refleksi tentang manusia. Tragedi itu mengajarkan bahwa ketika identitas berubah menjadi absolut, manusia lain mudah kehilangan wajahnya. Ia tidak lagi dipandang sebagai sesama manusia, melainkan sebagai “musuh”, “kafir”, “Barat”, “Islam”, atau kategori lain yang memungkinkan kekerasan diabsahkan.

Memang, Indonesia beberapa tahun terakhir, sepi dari pemberitaan terorisme berjubah agama. Namun, Indonesia harus menjaga agar politik identitas tidak bergerak ke arah tersebut. Dua puluh lima tahun setelah September Hitam, mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi siapa yang menang dalam perang melawan terorisme. Pertanyaannya adalah masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun setelah semua perang tersebut?

Pungkasannya, jika jawabannya adalah masyarakat yang aman tetapi penuh kecurigaan, kita belum belajar dari Black September. Tetapi, jika jawabannya adalah masyarakat yang aman sekaligus adil, plural, dan manusiawi, maka tragedi September dapat menjadi sebuah pelajaran sejarah, dan bukan luka yang terus diwariskan.