Keluhan Warga Muakan Petinggi Sintang, dari Listrik hingga Bansos

Sejumlah persoalan kebutuhan dasar masih menjadi perhatian warga Desa Muakan Petinggi, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Melalui aksi sosial yang digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, warga menyampaikan aspirasi terkait listrik, akses jalan, layanan kesehatan, kondisi sekolah dan jembatan, bantuan sosial, serta transparansi pemerintahan desa.

Selama ini warga mengeluhkan listrik yang hingga kini belum mengalir ke sebagian rumah, meski tiang dan kabel jaringan disebut telah terpasang. Mereka mengaku sebelumnya dijanjikan listrik menyala sejak November 2023. Baca juga:Prabowo Instruksikan Bahlil Percepat Ribuan Desa yang Belum Teraliri Listrik

Linda (42), salah satu warga, mengatakan biaya pemasangan yang dibayarkan warga bervariasi, mulai Rp500 ribu hingga lebih dari Rp1 juta. Sementara Tarmiji, warga lainnya, mengaku telah mengeluarkan sekitar Rp1 juta untuk pemasangan listrik. Karena belum mendapat aliran listrik, sebagian warga masih mengandalkan genset dan tenaga surya.

“Kalau menggunakan genset, biaya operasionalnya cukup mahal. Dalam satu minggu bisa membutuhkan sekitar 25 liter bahan bakar, belum termasuk perawatan mesin,” katanya, Rabu (9/9/2026).

Akses Jalan dan Layanan KesehatanPersoalan akses juga dirasakan warga saat musim hujan. Jalan menuju desa disebut sulit dilalui ketika banjir, dengan ketinggian air yang dapat mencapai satu hingga dua meter. “Kalau banjir datang, kami sulit keluar desa. Ini juga menyulitkan ketika ada warga yang membutuhkan pengobatan,” ujar Tarmiji.Kondisi tersebut diperparah dengan layanan kesehatan yang terbatas. Linda mengatakan Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa sudah tidak lagi aktif sehingga warga mengandalkan bidan lokal atau harus menuju Senaning, desa tetangga.

Pustu yang terbengkalai bahkan dijuluki warga sebagai “Puskesmas Berhantu” karena tidak ada aktivitas pelayanan. “Kalau mau berobat, warga biasanya mengandalkan bidan yang tinggal di sini. Kalau membutuhkan penanganan lebih lanjut, kami harus ke desa sebelah,” ungkap Linda.

Sekolah dan Jembatan Butuh PerhatianDi sektor pendidikan, Tarmiji menyoroti kondisi bangunan SD setempat yang disebut telah berdiri sejak era 1970-an. Ia menyebut masih terdapat bagian lantai yang rusak dan berlubang. “Bangunan sekolah sudah ada sejak tahun 1970-an. Renovasinya masih terbatas dan masih ada lantai yang bolong,” ujarnya.

Linda juga menyoroti jembatan gantung yang dibangun pada 2011. Menurutnya, jembatan tersebut kini dalam kondisi miring dan belum mendapat perbaikan. “Jembatan ini merupakan salah satu akses penting warga dan sekarang kondisinya sudah miring. Kami berharap ada perhatian dan perbaikan,” katanya.

Penyaluran bantuan sosial berupa beras turut menjadi keluhan. Panisa Indri (19) mengatakan penerima bantuan dikenakan biaya Rp30 ribu untuk mengambil satu karung beras berukuran 10 kilogram. Ia juga mempertanyakan ketepatan sasaran penerima bantuan karena menurutnya terdapat warga yang dinilai mampu atau memiliki usaha yang turut menerima bantuan. Linda turut mengungkapkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterimanya selama sekitar satu tahun kemudian dihentikan setelah dirinya bekerja sebagai tenaga pemupukan. Warga juga mempertanyakan transparansi pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa.

Tarmiji mengatakan masyarakat kesulitan mengetahui besaran dan penggunaan anggaran karena tidak adanya papan informasi yang memadai. “Kami ingin mengetahui berapa ADD dan Dana Desa yang diterima serta digunakan untuk apa saja. Kami juga merasa belum banyak dilibatkan dalam Musrenbangdes,” ungkapnya. Baca juga:Menanti Pak Haji, Sosok Dermawan yang Bagi-bagi Uang di Jakarta

Pelayanan administrasi desa turut disoroti. Linda mengatakan kantor desa kerap sepi pada jam kerja sehingga warga yang membutuhkan tanda tangan atau pengurusan administrasi harus mendatangi rumah kepala desa.

Melalui aksi sosial tersebut, warga berharap berbagai persoalan tersebut mendapat perhatian pemerintah dan pihak terkait. Bagi masyarakat Muakan Petinggi, tersedianya listrik, akses jalan, layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur yang aman, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta pelayanan publik yang transparan merupakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan. “Kami tidak meminta pembangunan yang berlebihan. Kami hanya ingin pembangunan yang adil dan merata, supaya kami juga bisa maju,” harapnya.