Ratusan Orang Lapor Jadi Korban Bisnis Emas, Kerugian Capai Miliar Rupiah

Ketua Umum Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan menyatakan dirinya akan mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana ke Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun gugatan Denny ini terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, yang mempersoalkan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Besok kita akan ke MK menyerahkan surat sebagai pihak terkait," kata Andi saat dihubungi, Minggu (20/9/2026).

Baca juga: Jelang Sidang di MK, Denny Indrayana Cs Sampaikan Pernyataannya Soal Ijazah Wapres Gibran

Andi meyakini gugatan tersebut akan berakhir ditolak oleh MK, sebab Denny tak memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam mengajukan perkara tersebut. Pihak yang memiliki legal standing dia sebut hanyalah peserta Pilpres 2024.

Sementara itu dilihat dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, gugatan Denny Indrayana dan pemohon lainnya teregister dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/9/2026) pukul 19.00 WIB.

Baca juga: Gugatan Soal Gibran, Denny Indrayana Siap Adu Argumen Prosedural dan Tenggang Waktu Sudah Lewat

Mahkamah juga diketahui menerbitkan Peraturan MK (PMK) Nomor 1/2026 untuk menangani perkara PHPU 2024 yang masuk ke pada tahun 2026. PMK terbaru itu ditetapkan pada 16 September 2026, yang ditandatangani oleh Ketua MK, Suhartoyo.

Adapun, jadwal penanganan perkara bedasarkan PMK 1/2026, setelah sidang perdana, Mahkamah akan menerima penyerahan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan jawaban seluruh pihak.

Sidang putusan sela diagendakan pada 28 September 2026. Jika pemeriksaan dilanjut, maka tahap pembuktian dijadwalkan berlangsung pada 29 September sampai dengan 1 Oktober 2026.

MK lebih dulu menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH), pada 2-5 Oktober 2026. Perkara ini akan diputuskan pada tanggal 5 atau 6 Oktober 2026.