HUT ke-25 Partai Demokrat, AHY: TNI, Polri, ASN Harus Profesional-Netral dalam Pemilu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pentingnya profesionalitas dan netralitas seluruh aparatur negara dalam setiap pemilu. Menurutnya, amanah tersebut merupakan bagian penting dari semangat Reformasi yang harus terus dijaga.

Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya dalam rangka memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

AHY mengatakan, Partai Demokrat lahir pada 2001, tidak lama setelah Indonesia memasuki era Reformasi. Dia pun mengingatkan kembali berbagai persoalan yang menjadi latar belakang lahirnya Reformasi.

Baca juga: 25 Tahun Demokrat, Ibas Tegaskan Politik Harus Dengarkan Suara Rakyat

“Indonesia ketika itu menghadapi krisis multidimensi. Mulai dari krisis ekonomi, berkembang menjadi krisis politik, sosial, hukum, keamanan, hingga krisis kepercayaan,” kata AHY.Menurut AHY, Reformasi hadir untuk mengoreksi sejumlah persoalan, mulai dari pemusatan kekuasaan yang berlebihan, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, lemahnya supremasi hukum, hingga terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat.

Selain itu, dia menyoroti keterlibatan militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan serta ketidaknetralan aparatur negara dalam kehidupan politik.

“Reformasi hadir untuk mengoreksi pemusatan kekuasaan yang berlebihan; praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; lemahnya supremasi hukum; terbatasnya kebebasan dan partisipasi rakyat; serta terlibatnya militer dan kepolisian dalam politik kekuasaan; dan tidak netralnya aparatur negara dalam kehidupan politik,” ujarnya.

Lihat video: Bentuk Dewan Pakar Partai Demokrat, AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua

Karena itu, AHY menilai salah satu amanah penting Reformasi adalah memastikan alat dan aparatur negara berdiri di atas semua golongan. “TNI, Polri, intelijen, penegak hukum, ASN, dan seluruh aparatur negara harus profesional dan netral, termasuk dalam setiap pemilu. Mereka semua adalah milik rakyat, milik kita semua,” tegas AHY.

AHY mengatakan, mengingat kembali sejarah Reformasi bukan berarti membawa Indonesia kembali ke masa lalu. Menurutnya, sejarah harus menjadi pelajaran untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi tetap dijaga. “Kita mengingat sejarah bukan untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk mengambil pelajarannya bagi masa depan,” katanya.

AHY menegaskan, kekuasaan harus tetap diawasi, hukum harus berlaku adil, korupsi harus dilawan, serta kedaulatan rakyat harus dijaga dan dihormati. AHY pun menyebut amanah tersebut tidak terlepas dari identitas Partai Demokrat yang lahir dari semangat Reformasi.

“Karena Partai Demokrat lahir dari semangat Reformasi, amanah ini menjadi bagian dari jati diri dan tanggung jawab sejarah kita. Inilah relevansi Partai Demokrat hingga hari ini, hingga kapan pun,” pungkasnya.