Membaca Muktamar NU dari Perspektif Neuropolitik: Antara Trust dan Obedience

Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa)Ilmuwan dan Praktisi Neuropolitika

MUKTAMAR Nahdlatul Ulama (NU) sudah selesai. KH Miftachul Akhyar kembali menjadi Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU 2026–2031. Bagi saya, persoalan yang jauh lebih menarik justru bukan kisah dan cerita siapa yang akhirnya duduk di kursi kepemimpinan PBNU.

Pertanyaan saya justru mungkin lebih mengganggu; perihal siapa sebenarnya yang mengendalikan cara jutaan warga NU memahami kekuasaan. Siapa yang menentukan siapa yang harus dipercaya, siapa yang dianggap mewakili NU, apa yang harus ditakuti, dan apa yang akhirnya diterima sebagai kebenaran.

Tulisan ini bermaksud membaca Muktamar dari perspektif Neuropolitik. Politik, dalam perspektif ini, bukan hanya soal partai, pemilu, jabatan, atau perebutan kursi. Politik bekerja jauh sebelum seseorang menentukan pilihan lalu mencoblos.

Politik bekerja ketika persepsi dibentuk. Ketika rasa takut ditanamkan dan identitas diperkuat. Termasuk tatkala seorang tokoh memperoleh kepercayaan. Dan akhirnya, ketika otak kita mengambil keputusan yang tanpa sadar kita rasakan sepenuhnya sebagai keputusan kita sendiri.

Dari cara kerja politik di atas saya mendapati fenomena NU ini menjadi sangat menarik. NU bukan partai politik. NU dibangun oleh jaringan pesantren, kiai, santri, keluarga, tradisi, dan hubungan guru-murid yang berlangsung lintas generasi.

Hubungan seperti ini menghasilkan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada hubungan politik biasa; trust. Kepercayaan.

Dalam ilmu neurosains sosial, kepercayaan sangat penting karena manusia tidak mungkin memeriksa sendiri seluruh informasi yang diterimanya. Kita melakukan cognitive outsourcing.

Kita mempercayakan sebagian penilaian kepada orang yang kita anggap lebih tahu, lebih saleh, lebih berpengalaman, atau lebih bermoral. Dalam dunia pesantren, figur itu adalah kiai.Tentu, tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan peradaban manusia tidak mungkin dibangun tanpa kepercayaan. Masalah mulai muncul ketika kita gagal membedakan trust (kepercayaan) dengan obedience (ketaatan).

Kepercayaan masih menyediakan ruang untuk bertanya. Ketaatan cenderung menutupnya. Kepercayaan mengakui otoritas seseorang tanpa menghilangkan kemampuan kita menilai.

Ketaatan yang berlebihan membuat nama besar, simbol agama, dan posisi sosial seseorang perlahan menggantikan argumentasi. Muktamar ke-35 memberi contoh menarik.

Sebanyak 552 pemilik suara menentukan mekanisme pemilihan Ketua Umum. Sebanyak 401 memilih perubahan menuju mekanisme AHWA, 150 mempertahankan mekanisme sebelumnya, dan satu suara tidak sah.

Jadi perubahan tersebut jelas mempunyai legitimasi prosedural. Namun, setelah keputusan itu dibuat, pusat pengambilan keputusan mengalami perubahan penting.

PWNU dan PCNU menjaring nama, sementara keputusan final mengenai Ketua Umum berada pada mekanisme AHWA. Lima nama dengan dukungan terbesar diserahkan ke tahap berikutnya dan Gus Kikin akhirnya dipilih secara mufakat.

Gejala yang terjadi itu menempatkan kajian Neuropolitik berbeda dengan ilmu politik biasa. Setidaknya melalui sebuah pertanyaan sederhana; lantas, apakah kekuasaan benar-benar berkurang ketika jumlah orang yang mengambil keputusan diperkecil? Kondisi lapangan di Muktamar menjawab; tidak. Ada perpindahan kekuasaan di sini.

Dalam network science, ketika keputusan yang semula tersebar pada ratusan nodes kemudian dikonsentrasikan pada beberapa high-centrality nodes, nilai strategis setiap simpul pusat justru meningkat. Ini tidak dimaksudkan sebagai tuduhan terhadap AHWA.

Saya sedang menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan dari perspektif neuropolitik. Bagaimana kekuatiran banyak orang menjadi masuk akal.AHWA dapat menjadi mekanisme wisdom of the elders, sebuah sistem yang menjaga organisasi dari brutalitas transaksi elektoral. Sayangnya, sebagaimana kerap kita saksikan, setiap konsentrasi otoritas membawa pertanyaan yang sama perihal siapa memengaruhi orang yang memiliki kewenangan menentukan itu.

Pertanyaan ini menjadi penting karena menjelang Muktamar muncul kekhawatiran mengenai intervensi politik. Sejumlah tokoh NU bahkan secara terbuka mengingatkan agar kekuatan di luar NU tidak mencampuri urusan internal organisasi.

Pemerintah sendiri menegaskan tidak melakukan intervensi dan menghormati kemandirian Muktamar. Bagi saya sendiri, munculnya kecemasan tersebut saja sudah menarik.

Ia menunjukkan bahwa di dalam tubuh NU terdapat kesadaran tentang satu hal bahwa kedekatan dengan kekuasaan dapat mengubah perilaku organisasi bahkan tanpa instruksi langsung dari penguasa. Sayangnya, ini yang justru luput perhatian dan sering tidak dipahami.

Dalam bahasa lebih teknis, kekuasaan tidak selalu bekerja dengan telepon dari istana. Juga tidak harus ada perintah dan ancaman.

Perilaku politik bisa berjalan otomatis karena otak manusia adalah prediction machine. Ia terus-menerus memperkirakan konsekuensi dari pilihan. Siapa yang sedang berkuasa? Siapa yang dekat dengan pemerintah? Ke mana arah angin politik? Pilihan mana yang aman? Siapa yang mungkin memberikan akses? Siapa yang sebaiknya jangan dilawan?

Puluhan hingga ratusan tanya terbentuk dan tersimpan rapih dalam kepala sejumlah muktamirin alih alih semua peserta muktamar.

Lama-kelamaan orang dapat melakukan self-adjustment terhadap kekuasaan. Belum diperintah, sudah menyesuaikan diri. Belum ditekan, sudah menghindari risiko.

Bahkan, belum diberikan hadiah, sudah mengantisipasi reward. Dalam keadaan seperti ini, kita akan mendapati bagaimana kekuasaan mencapai bentuknya yang paling efisien. Kekuasaan (baca; penguasa) tidak lagi perlu memaksa karena telah hidup sebagai prediksi di dalam kepala manusia.Justru karena itulah saya menganggap keputusan Muktamar melarang Rais Aam dan Ketua Umum PBNU merangkap jabatan politik tertentu sangat penting. Ini bukan sekadar aturan organisasi, tetapi lebih dalam lagi, saya membacanya sebagai mekanisme neurobehavioral firewall.

Ini sejenis usaha membuat jarak antara pusat otoritas jam’iyyah dan pusat reward politik. Sebab organisasi yang terlalu lama berada dekat dengan kekuasaan menghadapi risiko yang tidak terasa.

Bukan sekadar kehilangan independensi formal, tetapi kehilangan independensi kognitif. Bahkan, Ada bahaya lain yang lebih halus: identitas. Semakin kita mencintai kelompok kita, semakin sulit kita melihat kelemahannya.

Neurosains sosial mengenal fenomena in-group bias dan motivated reasoning. Otak tidak selalu mencari apa yang benar. Sering kali ia mencari informasi yang membuat identitasnya tetap nyaman.

Kenyamanan bersama relatif lebih oke daripada kebenaran apalagi kebenaran politik.Pada gilirannya, kritik terhadap pemimpin kemudian terasa seperti kritik terhadap organisasi.

Kritik terhadap organisasi terasa seperti serangan terhadap kiai. Kritik terhadap kiai bahkan dapat dipersepsikan sebagai serangan berlanjut terhadap otoritasnya.

Ketika ini terjadi, identitas berhenti menjadi rumah yang nyaman. Ia kini bermetamorfosa menjadi benteng.

Saya justru percaya organisasi sebesar NU harus memiliki keberanian intelektual untuk membedakan NU, PBNU, pengurus NU, dan para kiai NU. Keempatnya berhubungan, tetapi bukan sesuatu yang identik. Mengkritik kebijakan PBNU tidak otomatis berarti membenci NU.

Mempertanyakan keputusan seorang pengurus bukan berarti kehilangan hormat kepada ulama.Usai muktamar saya menduga pertarungan terbesar bukan lagi mengenai siapa Ketua Umum PBNU.

Pertarungan yang lebih menentukan adalah siapa yang mempunyai kuasa mendefinisikan makna NU. Siapa yang boleh mengatakan, “Ini Khittah NU,” “Ini kepentingan Nahdliyin.”

Dalam tataran pilitik praktis bakal muncul soal siapa yang berhak mendefinisikan bahwa “Ini politik kebangsaan, bukan politik praktis.” Dalam neuropolitik, kerangka yang digunakan orang untuk memahami kenyataan jauh lebih penting dari kenyataan itu sendiri.

Persepsi bekerja di dalam kepala dengan menggunakan sejumlah variabel untuk memastikan bahwa apa yang saya tangkap dari realitas ini adalah apa yang ingin saya tangkap.

Muktamar telah memilih pemimpin NU. Tetapi sejarah akan mengajukan pertanyaan yang lebih berat kepada kepemimpinan baru; apakah NU akan menjadi kekuatan moral yang mampu berdiri pada jarak sehat dari kekuasaan, atau perlahan menjadi kekuatan sosial raksasa yang persepsinya ikut dibentuk oleh gravitasi kekuasaan?

Bagi saya, Khittah bukan sekadar dokumen organisasi. Khittah adalah kemampuan menjaga kemerdekaan pikiran. Dan mungkin itulah medan perjuangan NU yang sesungguhnya pada abad keduanya.

NU akan sibuk berkelindan dalam dinamika soal siapa yang memimpin Nahdliyin, tetapi juga memastikan tidak ada siapa pun yang terlalu berkuasa atas cara Nahdliyin berpikir.