Ini Titik Lemah Armada Kapal Induk China, Bisa Dimanfaatkan AS dan Sekutunya

Sebuah laporan baru dari lembaga think tank yang berbasis di Amerika Serikat (AS) mengungkap bahwa armada kapal induk China yang berkembang pesat mungkin rentan terhadap serangan kapal selam. Inilah area di mana kapasitas pertahanan Beijing tertinggal dari Washington.

Kesenjangan ini semakin menarik perhatian seiring dengan pembangunan kapal induk yang lebih canggih oleh Beijing dan pengirimannya yang lebih jauh ke Pasifik barat, di mana pengetahuan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA-N) tentang lingkungan bawah laut terus tertinggal dibandingkan dengan Angkatan Laut AS.

Baca Juga: Ribuan Awak Kapal Induk AS Mulai Tumbang setelah 8 Bulan Perang Iran: Makanan Cuma Nasi dan Tortilla

Laporan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang berbasis di Washington menguraikan strategi "cost-imposition” yang dapat membantu AS dan sekutunya mengancam kapal induk China.

Strategi tersebut mencakup penggunaan jaringan serangan berbasis darat, serangan udara jarak jauh yang didukung oleh satelit, serangan siber dan elektromagnetik, serta kawanan drone.

Namun, elemen kelima dari strategi ini—penyergapan kapal selam—adalah di mana banyak analis percaya bahwa PLA-N paling rentan.

Secara khusus, laporan tersebut mengidentifikasi kapal selam serang AS yang beroperasi di Pasifik barat sebagai salah satu ancaman paling ampuh bagi kelompok kapal induk China, dengan alasan bahwa kesenjangan dalam kemampuan deteksi dan pelacakan bawah laut Angkatan Laut dapat membuat kapal-kapal bernilai tinggi tersebut rentan.

Geografi memperkuat kerentanan tersebut. Menerapkan strategi tersebut akan mengharuskan pasukan AS dan sekutu untuk menjaga sejumlah titik strategis maritim di sepanjang rantai pulau pertama—jaringan kepulauan yang membentang dari Jepang hingga Borneo—yang berada di antara armada China dan wilayah Pasifik yang lebih luas.Namun menurut strategi yang diuraikan dalam laporan tersebut, kapal selam dan pasukan lainnya dapat digunakan untuk mengancam kelompok kapal induk saat mereka melewati jalur perairan strategis ini.

Lebih jauh ke laut, pesawat berbasis kapal induk dapat melakukan serangan udara jarak jauh terhadap kapal induk, menggunakan satelit untuk pengawasan dan penargetan, sementara serangan terhadap sensor dan komunikasi dapat mengganggu operasi PLA.

Menggarisbawahi dinamika ini, Christopher Sharman, direktur China Maritime Studies Institute di US Naval War College, berbicara dalam kapasitas pribadinya, mengatakan kerentanan bawah laut yang diidentifikasi oleh laporan tersebut tetap signifikan hingga saat ini. "Meskipun itu bukan kelemahan statis," katanya.

“Dalam beberapa tahun terakhir, PLA-N telah berinvestasi besar-besaran dalam kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuannya dalam memprediksi lingkungan operasi bawah laut,” katanya.

Namun, Sharman menambahkan bahwa masih terdapat kesenjangan penting, dengan mengatakan: “Para penulis yang berafiliasi dengan PLA-N mengakui bahwa kemampuan meteorologi dan oseanografi China masih tertinggal dibandingkan dengan Angkatan Laut AS."

“Kurangnya pengetahuan tentang medan pertempuran bawah laut ini tetap menjadi penghalang bagi operasi perang kapal selam dan anti-kapal selam PLA-N, khususnya di luar rantai pulau pertama," paparnya.Beijing telah berupaya untuk menutup kesenjangan tersebut. Misalnya, program "Transparent Ocean", yang pertama kali diusulkan lebih dari satu dekade lalu, menetapkan rencana untuk membangun jaringan satelit, kapal penelitian, pelampung, glider bawah laut, dan sensor dasar laut untuk mengumpulkan informasi oseanografi di perairan yang strategis seperti Pasifik Barat, Laut China Selatan, dan Samudra Hindia.

Sumber-sumber China secara eksplisit mengaitkan program tersebut dengan keamanan nasional, sementara Ocean University of China, yang pertama kali menguraikan rencana tersebut, mengatakan telah membangun ratusan sistem pengamatan laut dalam dan memperluas jaringan pemantauan dari Laut China Selatan ke Pasifik Barat.

China juga telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas peperangan anti-kapal selamnya.

Lembaga studi maritim telah mendokumentasikan armada pesawat patroli maritim sayap tetap dan kapal pengawasan laut Tipe 927 yang dilengkapi dengan sonar array yang ditarik. Upgrade lainnya termasuk upgrade sensor yang dipasang pada pesawat dan helikopter yang digunakan untuk memburu kapal selam.

Namun, analis strategi Angkatan Laut percaya bahwa PLA menghadapi tantangan yang lebih luas daripada sekadar melindungi kapal induknya.

“Peperangan bawah laut adalah komponen inti dari strategi Angkatan Laut RRC [Republik Rakyat China],” kata Sharman.“Di dalam rantai pulau pertama, hal itu sangat penting untuk mencapai tujuan PLA-N dalam mengendalikan laut di masa perang," ujarnya.

“Di luar rantai pulau pertama dan ke Samudra Hindia, para ahli strategi PLA memandang operasi bawah laut yang efektif sebagai hal yang diperlukan untuk melawan superioritas Angkatan Laut AS dan mempersulit intervensi pihak ketiga dalam konflik yang melibatkan Taiwan.”

Beijing menganggap Taiwan sebagai bagian dari China dan tidak pernah melepaskan penggunaan kekuatan untuk menyatukannya kembali dengan daratan utama.

Sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat, tidak mengakui pulau tersebut sebagai negara merdeka, namun Washington menentang segala upaya untuk merebut Taiwan dengan kekerasan dan secara hukum berkewajiban menyediakan persenjataan bagi Taiwan untuk mempertahankan diri.

Para penulis yang berafiliasi dengan militer China terkadang memperingatkan bahwa kedalaman laut di dekat pantainya merupakan "pintu yang terbuka lebar" karena negara tersebut tidak dapat memantau dan mengendalikannya secara memadai untuk menghalau potensi lawan.

Timothy Heath, kepala perusahaan riset pertahanan Perceptum, mengatakan bahwa peperangan anti-kapal selam tetap menjadi tantangan bagi China, terutama karena kapal selam AS termasuk yang paling senyap di dunia.Dia juga mengatakan bahwa intervensi Jepang dalam konflik apa pun terkait Taiwan akan meningkatkan risiko eskalasi, karena Jepang bisa saja mencoba menargetkan dan menghancurkan kapal perang China yang beroperasi di dekat pantainya.

Dalam skenario ini, kapal induk mungkin lebih baik dikerahkan di Pasifik barat, tempat kapal-kapal tersebut dapat memberikan perlindungan udara bagi kekuatan Angkatan Laut yang berupaya menunda atau mencegah intervensi pihak ketiga dalam konflik terkait Taiwan.

Namun, Heath memperingatkan bahwa akan menjadi tindakan gegabah bagi China untuk mengerahkan kapal induk sejauh itu mengingat banyaknya cara yang dapat digunakan AS untuk menargetkan kapal-kapal tersebut.

"Rudal balistik jarak menengah (IRBM) berbasis darat milik China masih menjadi pilihan terbaik untuk mengancam kapal-kapal AS hingga ke wilayah rantai pulau kedua. Kapal induk terlalu berharga dan mahal untuk dikerahkan dengan cara yang begitu rentan," ujarnya, seperti dikutip dari South China Morning Post, Minggu (16/8/2026).

Para penulis laporan tersebut berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi China dalam melindungi kapal induknya saat beroperasi jauh dari pantai harus memengaruhi keputusan pengadaan AS, serta menyerukan peningkatan investasi dalam produksi torpedo, drone bawah laut, dan rudal bersama sekutu seperti Jepang dan Australia.

Bagi Beijing, tantangannya kini semakin bergeser; bukan lagi sekadar seberapa banyak kapal induk yang bisa mereka bangun, melainkan apakah kemampuan bawah laut mereka mampu mengimbangi ambisi untuk mengoperasikan kapal-kapal tersebut jauh dari pantai China.