Program Prabowo Dinilai Perkuat Layanan Kesehatan

Rencana pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperkuat layanan kesehatan melalui renovasi Puskesmas, pembangunan dan revitalisasi rumah sakit, hingga penambahan tenaga kesehatan diapresiasi oleh Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia. Menurut Ketua Umum Rekan Indonesia Agung Nugroho, program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses kesehatan.

Dia menilai penguatan layanan kesehatan tidak cukup hanya berpusat di kota-kota besar. "Ini merupakan langkah positif. Negara mulai mendorong pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat, terutama di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan fasilitas dan akses," kata Agung dalam keterangannya, Sabtu (15/8/2026).

Dalam pemaparan Nota Keuangan RAPBN 2027, Presiden Prabowo menyampaikan rencana renovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan yang mulai dilaksanakan pada 2027. Setiap Puskesmas disebut akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar.

Pemerintah juga berencana membangun atau merenovasi 514 Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) di 514 kabupaten/kota. Seluruh program tersebut ditargetkan rampung paling lambat pada 2030.Agung menjelaskan, rencana itu penting karena Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar renovasi tidak berhenti pada perbaikan bangunan.

"Pemerintah juga harus memastikan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, obat, alat kesehatan, serta sistem pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Agung juga mengapresiasi rencana pembangunan dan revitalisasi rumah sakit di daerah. Presiden menyebut pemerintah tengah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sebanyak 20 rumah sakit yang dibangun sejak 2025 disebut telah beroperasi.

Selain itu, pemerintah menargetkan revitalisasi 441 RSUD agar setiap kabupaten dan kota memiliki rumah sakit dengan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Menurutnya, pemerataan rumah sakit menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rumah sakit rujukan di kota besar.

"Jangan sampai masyarakat di daerah harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan layanan yang sebenarnya bisa disediakan di daerahnya," ujarnya.Pemerintah juga berencana menyediakan peralatan pemeriksaan seperti layanan jantung, CT Scan, mamografi, USG dan berbagai layanan kesehatan modern lainnya. Termasuk rencana penyediaan ambulans udara untuk wilayah dengan kendala geografis. "Rencana tersebut dapat memperkuat sistem rujukan, terutama di daerah terpencil dan kepulauan," imbuhnya.

Selain infrastruktur, lanjut Agung, pemerintah berencana menambah tenaga kesehatan. Presiden menyampaikan kebutuhan tambahan 84.781 dokter umum, 127.580 dokter gigi di 505 kabupaten/kota, serta 55.712 dokter spesialis di 481 kabupaten/kota.

Pemerintah juga sudah membuka sembilan fakultas kedokteran baru serta 170 program studi spesialis dan subspesialis. Agung menyebut, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan harus menjadi bagian utama dari program tersebut. Sebab, fasilitas kesehatan yang bagus tidak akan optimal tanpa tenaga kesehatan yang memadai.

"Gedungnya boleh bagus, alatnya boleh modern, tetapi kalau dokternya tidak ada atau tenaga kesehatannya tidak mencukupi, pelayanan tetap tidak akan maksimal," tuturnya.

Agung juga meminta pemerintah memperjelas skema pembiayaan program tersebut. Ia menilai besarnya target pembangunan harus diikuti perencanaan anggaran yang transparan dan berkelanjutan.Dalam RAPBN 2027, transfer ke daerah disebut meningkat dari Rp692,9 triliun pada 2026 menjadi Rp725,5 triliun pada 2027. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan program penguatan layanan kesehatan tidak justru membebani kemampuan fiskal pemerintah daerah setelah fasilitas selesai dibangun.

"Pembangunan fasilitas kesehatan adalah investasi awal. Tantangan berikutnya adalah bagaimana pemerintah menjamin biaya operasional, pemeliharaan alat, ketersediaan obat, dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan," jelasnya.

Untuk itu, Agung menambahkan, Rekan Indonesia mendorong pemerintah membuka informasi secara berkala mengenai lokasi fasilitas yang direnovasi atau dibangun, besaran anggaran, progres pekerjaan, kesiapan tenaga kesehatan, hingga capaian pelayanan setelah fasilitas beroperasi.

Pengawasan publik diperlukan agar program tersebut tidak hanya menghasilkan angka pembangunan. "Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak Puskesmas yang direnovasi atau RSUD yang dibangun. Ukuran sebenarnya adalah apakah masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih dekat, cepat, berkualitas dan terjangkau," ucapnya.

Ia berharap, program tersebut menjadi momentum pemerataan layanan kesehatan nasional sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah yang selama ini menghadapi kesenjangan akses kesehatan. "Kesehatan masyarakat adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan diberikan layanan terbaik oleh pemerintah," pungkasnya.