Gus Roy Kecewa Berat PBNU Terima Konsesi Tambang: Saya Sentimentil sebagai Santri NU
Pengasuh Pondok Pesantren Ekologi dan Ketua Partai Hijau KH Roy Murtadho (Gus Roy) mengkritik Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di bawah Rois Aam KH. Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) terkait keputusan menerima konsesi tambang. Menurutnya, keputusan tersebut perlu dikritisi secara terbuka karena dinilai tidak sejalan dengan narasi besar yang selama ini digaungkan Gus Yahya, yakni “Merawat Jagad, Membangun Peradaban.”
Kritik tersebut disampaikan Gus Roy saat menjadi narasumber dalam Rembug Warga NU Seri 5 bertajuk “Tambang Ormas NU: Menimbang Fikih, Kemandirian Ekonomi, Keadilan Gender, dan Keberlanjutan Lingkungan” yang digelar di Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Sabtu (15/8/2026).
Gus Roy mengaku menyampaikan kritik tersebut dengan perasaan kecewa, terutama karena dirinya memiliki pengalaman panjang sebagai santri NU yang terlibat dalam penelitian dan advokasi persoalan sosial-ekologis.
Baca juga: Gempa M7,7 Guncang NTT, DPR Minta Pemerintah Percepat Pendataan Korban dan Segera Respons Kebutuhan Warga
“Ini menyedihkan. Cukup sentimentil dan melankolis, tapi memang harus diutarakan secara terbuka, secara dewasa. Terutama bagi kami santri NU yang punya pengalaman mengadvokasi dan meneliti problem-problem sosio-ekologis,” ujar Gus Roy.
Ia menuturkan, dirinya cukup lama terlibat dalam isu-isu sosial-ekologis di Kalimantan, termasuk melakukan penelitian, advokasi, hingga produksi film dokumenter bersama PusDok. Dalam proses tersebut, ia mengaku bertemu langsung dengan masyarakat yang menjadi korban aktivitas pertambangan.
“Saya berjumpa langsung dengan orang-orang korban tambang, bagaimana mereka digusur, dihancurkan ruang hidupnya dan tidak mendapat perlindungan apa pun,” katanya.
Menurut Gus Roy, berbagai upaya untuk menyuarakan persoalan tersebut juga telah dilakukan dengan mendatangi sejumlah instansi pemerintah. Namun, ia menilai suara masyarakat terdampak belum mendapatkan perhatian yang memadai.“Sudah banyak mengetuk sana-sini, instansi pemerintah, tetapi diabaikan. Saya sebagai santri NU terus terang sentimentil dan kecewa berat dengan keputusan PBNU menerima konsesi tambang,” ujarnya.
Ia di satu siai juga mengapresiasi gagasan besar yang dibawa oleh Ketua Umum PBNU melalui narasi “Merawat Jagad, Membangun Peradaban.” Namun, menurutnya, terdapat kesenjangan antara narasi tersebut dengan praktik yang berlangsung.
“Tapi semakin ke sini, kata anak-anak sekarang, kok semakin ke sono. Praktiknya tidak menunjukkan ‘Merawat Jagad, Membangun Peradaban’. Ini yang harus menjadi koreksi bersama,” kata Gus Roy.
Ia menilai persoalan tersebut menjadi serius karena NU, melalui PBNU, semestinya mampu membaca berbagai persoalan yang dihadapi warga Nahdliyin dan masyarakat luas pada abad ke-21, termasuk krisis ekologis yang semakin memburuk.
Gus Roy menyinggung kajian ekologis yang pernah dibacanya, termasuk karya John Bellamy Foster serta berbagai pembahasan mengenai dampak kapitalisme berbasis fosil terhadap lingkungan. Menurutnya, perkembangan industri ekstraktif telah menghasilkan tingkat kerusakan ekologis yang semakin besar. “Kita mengalami krisis yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia,” ujarnya.Karena itu, Gus Roy menilai organisasi keagamaan sebesar NU perlu memiliki kemampuan membaca perubahan zaman dan merumuskan persoalan secara tepat sebelum menentukan kebijakan. “Kalau tidak bisa membaca situasi saat ini, maka NU tidak punya semangat zaman. PBNU gagal merumuskan dan menjawab masalah. Karena rumusan masalahnya tidak ketemu,” katanya.
Ia kemudian menegaskan kritiknya sebagai bentuk kepedulian terhadap NU, bukan semata-mata penolakan terhadap organisasi. “Dengan kerendahan hati, PBNU gagal menurut saya,” ujar Gus Roy.
Menurutnya, keputusan mengenai konsesi tambang perlu ditempatkan dalam evaluasi yang lebih luas: apakah kebijakan tersebut benar-benar memperkuat kemandirian ekonomi warga NU sekaligus menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, atau justru berpotensi bertentangan dengan cita-cita besar NU memasuki abad keduanya.
Kritik tersebut, kata Gus Roy, semestinya menjadi bahan refleksi bersama bagi warga NU agar narasi “Merawat Jagad, Membangun Peradaban” tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan praktik yang benar-benar melindungi ruang hidup masyarakat serta lingkungan.
