Anak dan Perempuan Jadi Kelompok Rentan saat Bencana, Dibayangi Trauma serta Putus Sekolah

Bencana bukan hanya meninggalkan kerusakan fisik. Bagi anak perempuan, situasi setelah bencana dapat memunculkan persoalan yang jauh lebih panjang, dari trauma, hilangnya rasa aman, terganggunya pendidikan, tekanan psikologis, hingga meningkatnya risiko kekerasan dan perkawinan anak dapat menjadi persoalan yang terus berlanjut dalam fase pemulihan. Kondisi ini menjadi perhatian yang harus ditanggulangi bersama.

Chief Impact Officer Plan International Pete Manfield mengatakan meningkatnya frekuensi dan intensitas krisis iklim membuat pendekatan terhadap bencana tidak bisa lagi hanya mengandalkan respons setelah kejadian.

Menurut dia, masyarakat perlu dipersiapkan menghadapi risiko yang semakin sulit diprediksi, termasuk melalui penguatan kapasitas komunitas, organisasi lokal, sekolah, serta pemerintah.

Baca juga: Menteri PPPA Prioritaskan Trauma Healing Perempuan dan Anak Korban Bencana Sumatera

“Risiko iklim semakin sering terjadi dan dampaknya semakin besar. Kita tidak bisa hanya menunggu krisis terjadi kemudian meresponsnya. Kita perlu membangun ketangguhan sebelum krisis terjadi dan memastikan masyarakat memiliki kapasitas untuk menghadapi risiko tersebut,” ujar Pete dalam Interactive Discussion di Jakarta, Kamis (13/8/2026). Dia menekankan pentingnya pendekatan berbasis komunitas. Pengetahuan dan kapasitas lokal harus menjadi bagian dari sistem kesiapsiagaan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan melindungi kelompok rentan di lingkungan mereka.

Salah satu contoh yang dapat dilakukan memperkuat kesiapsiagaan sekolah, termasuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidikan dalam menghadapi kondisi darurat. Sistem perlindungan anak juga perlu dipersiapkan agar anak yang terpisah dari keluarga selama proses evakuasi dapat segera ditemukan dan dipertemukan kembali.

Selain aspek fisik, Pete menyoroti pentingnya kesehatan mental dalam proses pemulihan. “Pemulihan bukan hanya tentang membangun lama,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti menuturkan kelompok anak perempuan menghadapi kerentanan yang berlapis ketika terjadi bencana. Melalui studi Girls in Crisis yang dilakukan Plan Indonesia pascabencana di Sumatera ditemukan bahwa dampak krisis terhadap anak perempuan tidak hanya berkaitan dengan kehilangan tempat tinggal atau akses terhadap kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut rasa aman, pendidikan, kesehatan mental, dan perlindungan.

Salah satu temuan penting menunjukkan bahwa sekitar 60 persen anak perempuan yang menjadi responden merasa tidak aman dalam situasi pascabencana.“Kalau kita berbicara tentang respons bencana, yang seringkali langsung terpikir adalah makanan, air, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan fisik lainnya. Tetapi kita juga perlu melihat apakah anak-anak, terutama anak perempuan, merasa aman dan terlindungi,” ujar Dini.

Rasa tidak aman tersebut muncul dalam berbagai bentuk. Anak-anak menghadapi trauma dan kekhawatiran bencana kembali terjadi sekaligus harus beradaptasi dengan lingkungan baru setelah kehilangan atau meninggalkan rumah mereka.

Situasi tersebut semakin kompleks ketika anak harus tinggal di tempat pengungsian bersama banyak orang dalam kondisi yang tidak familiar.

“Anak-anak mengalami trauma. Ketika hujan turun lagi, misalnya muncul kekhawatiran bahwa banjir akan kembali terjadi. Mereka juga terpisah dari lingkungan dan rutinitas yang selama ini mereka kenal. Kondisi ini membuat rasa aman mereka terganggu,” katanya.

Dampak bencana juga dapat mengancam keberlanjutan pendidikan anak perempuan. Kerusakan rumah dan sekolah, perpindahan tempat tinggal, serta hilangnya sumber penghasilan keluarga dapat membuat anak menghadapi ketidakpastian mengenai masa depan pendidikan mereka.Regional Director Plan International Asia-Pacific Ram Kishan mengatakan, pengalaman Indonesia dapat menjadi pembelajaran penting bagi kawasan Asia-Pasifik yang merupakan salah satu wilayah paling rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim.

Menurut Ram, sebagian besar risiko bencana di kawasan tersebut memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim, termasuk banjir, siklon, longsor, dan cuaca ekstrem.

“Asia-Pasifik merupakan salah satu kawasan paling rentan terhadap perubahan iklim. Kita tahu akan ada kenaikan permukaan air laut, perpindahan penduduk, serta peningkatan kejadian cuaca ekstrem. Kita perlu bersiap menghadapi perubahan tersebut,” ujarnya.

Dia menekankan bahwa tidak ada satu solusi yang dapat diterapkan untuk seluruh negara atau komunitas. “Solusinya harus dibangun bersama komunitas. Kita perlu memastikan masyarakat memahami risiko yang mereka hadapi dan dapat menemukan solusi secara kolektif,” katanya.

Menurut Ram, pendekatan tersebut perlu menggabungkan ilmu pengetahuan, pengetahuan lokal, kapasitas pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Pemerintah tetap menjadi pemangku kepentingan utama dalam penanganan bencana, sementara kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk memperluas skala dan dampak program ketangguhan masyarakat.

Diskusi Plan International menegaskan bahwa perubahan iklim dan bencana perlu dilihat sebagai persoalan jangka panjang. Respons cepat tetap menjadi bagian penting dalam penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi harus diikuti dengan upaya perlindungan, pemulihan, serta pembangunan ketangguhan.