Utang Pemerintah Rp10.293 Triliun Mayoritas dari SBN, Apa Risikonya bagi APBN?

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per 30 Juni 2026 menembus Rp10.293,69 triliun, terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun (87,11) dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun (12,89). Dalam semester I 2026, total utang tersebut membengkak Rp655,79 triliun, didorong oleh strategi penerbitan utang di awal (front loading) dan dampak depresiasi nilai tukar rupiah terhadap utang berdenominasi valuta asing (valas).

"Oleh karena posisi utang dinyatakan dalam rupiah, terdapat tambahan akibat pelemahan rupiah pada utang berdenominasi valuta asing (valas)," ujar Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, dalam risetnya, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga:Utang Pemerintah Indonesia Sentuh Rp10.293 Triliun, Masih Aman?

Secara rinci, pembiayaan utang APBN hingga akhir Juni 2026 tercatat sebesar Rp477,43 triliun untuk menutup defisit anggaran sebesar Rp196,5 triliun dan pengeluaran pembiayaan investasi senilai Rp52,21 triliun. Namun, strategi penerbitan utang di awal membuat pembiayaan utang jauh melampaui kebutuhan riil defisit. "Pembiayaan utang yang jauh melampaui defisit, disebabkan kebijakan berutang terlebih dahulu (front loading) untuk keperluan bulan-bulan berikutnya," ungkap Awalil.

Kondisi tersebut tecermin dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menyentuh Rp255,5 triliun per akhir Juni 2026. Di saat yang sama, faktor pelemahan kurs selama enam bulan pertama tahun ini menyumbang tambahan beban utang sekitar Rp154 triliun.Berdasarkan data publikasi, SBN berdenominasi rupiah berada di posisi Rp7.118,39 triliun, sedangkan SBN berdenominasi valas mencapai Rp1.848,40 triliun. Meskipun SBN rupiah bertambah Rp368,17 triliun dibanding posisi akhir tahun 2025, porsinya atas total SBN justru menurun dari 80,48 menjadi 79,39.

Sebaliknya, SBN valas melonjak Rp211,42 triliun sehingga porsinya naik dari 19,52 menjadi 20,61. Secara terperinci, dinamika instrumen SBN valas selama Semester I-2026 mencakup dolar AS hingga dolar Australia.

Baca Juga:20 Negara dengan Utang Pemerintah Terbesar di Dunia Tahun 2026, Indonesia Nomor Berapa?

Dolar Amerika Serikat (USD) secara nominal menurun dari USD82,46 miliar menjadi USD81,89 miliar. Namun akibat depresiasi rupiah (dari Rp16.720 menjadi Rp17.899 per USD), nilainya dalam rupiah membengkak dari Rp1.378,71 triliun menjadi Rp1.465,71 triliun. USD masih mendominasi portofolio SBN valas dengan porsi 73,34.

Kemudian Euro (EUR) meningkat dari EUR9 miliar (Rp176,62 triliun) menjadi EUR12,95 miliar (Rp264,21 triliun), dengan porsi 18,41. Selanjutnya Yen Jepang (JPY) meningkat dari JPY546,40 miliar (Rp58,35 triliun) menjadi JPY620,30 miliar (Rp68,43 triliun), dengan porsi 4,77.Kemudian Yuan China (CNH) melonjak dari CNH6 miliar (Rp14,35 triliun) menjadi CNH15,25 miliar (Rp40,20 triliun), dengan porsi 2,80. Terakhir, Dolar Australia (AUD) tetap di angka AUD800 juta, namun secara rupiah naik dari Rp8,95 triliun menjadi Rp9,85 triliun (porsi 0,69).

Adapun Bright Institute menilai langkah pemerintah memperluas diversifikasi mata uang non-dolar seperti Panda Bond (Yuan) dan Samurai Bond (Yen) merupakan upaya mitigasi risiko yang masuk akal. Kendati demikian, fluktuasi nilai tukar tetap menjadi tantangan besar.

Selama enam bulan terakhir, Rupiah melemah terhadap seluruh mata uang denominasi SBN valas. Rupiah terdepresiasi 10,22 terhadap Yuan China (dari Rp2.391,71 menjadi Rp2.636,24), melampaui pelemahan terhadap Dolar AS yang sebesar 7,05. Sementara itu, Rupiah melemah 3,30 terhadap Yen Jepang (dari Rp106,79 menjadi Rp110,31).

"Penerbitan global bond atau SBN valas mesti menimbang faktor risiko pelemahan kurs rupiah tadi. Bahkan, mencermati perkembangan 6 bulan ini sebenarnya seluruh SBN valas telah menambah posisi serta beban pembayarannya," pungkas Awalil.